Menteri Susi : Jangan sampai perikanan tangkap dikasih ke asing


Menteri Susi beri kuliah umum di ITB
Bandung.merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti bisa jadi merasa orang paling bahagia saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Sebab, Perpres itulah yang menutup kemungkinan asing melakukan aktivitas dan investasi di perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia.
"Pak Presiden Jokowi itu orang peduli dan komitmen terhadap ekonomi nasional. Makannya dibuat Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Akhirnya buat dan ini adalah kemenangan luar biasa. Kemenangan bangsa. Perikanan tangkap menjadi sumber daya alam yang 100 persen untuk Indonesia," kata Susi dalam kuliah umumnya di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesa, Kota Bandung, Jumat (3/2).
Dia mengatakan, boleh saja sumber daya seperti minyak dan gas ada keterlibatan oleh asing seperti yang selama ini terjadi. Namun tidak untuk SDA ikan yang ada di perairan Indonesia. "Tapi perikanan tangkap dua pertiga yang ada di NKRI ini hanya untuk Indonesia saja. Tidak untuk asing," ujarnya.
Susi berharap Perpres yang dibuat di masa pemerintahan Jokowi bisa dipertahankan tentang kekayaan alam di laut Indonesia ini. Yang dikhawatirkan Susi ini justru saat ganti rezim, kebijakan yang pro terhadap kekayaan alam Indonesia ini juga ikut berubah.
"Saya ingin akademisi harus menjaga. Saya takut Perpres direvisi. Ini harus dijaga ilmuwan, politikus. Tapi politikus senang mengubah-ubah ya. Nanti ganti rezim ganti aturan. Saya yakin alumni ITB ini nanti ada yang jadi tokoh nasional untuk bisa mempertahankan," ujarnya.
"Pokoknya jangan sampai perikanan tangkap ini dikasihkan pada pihak asing," ujarnya menambahkan.
Dia mengatakan, dengan hadirnya Perpres ini sudah saatnya nelayan RI Berdaulat. Bukan asing lagi. Saat ini, kata dia, nelayan di Indonesia sudah berkurang drastis akibat kebijakan sebelumnya yang membebaskan kapal asing mengambil ikan di perairan Indonesia.
"Persoalan perikanan terbesar kita rumah tangga nelayan turun dari menjadi hanya 800 ribu KK saja dari 1,6 juta KK. Itu hasil sensus sepuluh tahun terakhir," ujarnya.
BERITA TERKAIT
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
5 Poin Rekomendasi Kebijakan Siap Diusulkan T20 dalam Forum G20
Alami Pengapuran Sendi Lutut? Coba Minum Susu Nutrisi
Perawatan Kulit Kian Diminati, BeautieSS Resmikan Satu Klinik Baru
Aswita Dewi Ingin Batik jadi Pakaian Kekinian
Amazit T-Rex 2 Jadi Jam Tangan Pintar Bagi Para Petualang
Aplikasi Jantungku Jadi Solusi Layanan Kesehatan Jantung, Ini 6 Fitur Unggulannya
Jejak Kopda Muslimin Sebelum Ditemukan Tewas di Rumah Orang Tua
Gleaneagles Hospital Punya Inovasi Teknologi Baru Bernama Gamma Knife
Kerry Indonesia Kembali Meraih Penghargaan HR Asia Awards 2022
Gandeng Aurel Hermansyah, CKL.LOOKS Akan Rilis Produk Eksklusif
Dukungan Orangtua Dalam Tumbuh Kembang Anak di Masa Transisi Pasca Pandemi
Tidak Pelit Ilmu, Hendra Hidayat Dikenal Sebagai Pionir Implan Gigi di Indonesia
Linde Indonesia Akan Pasok Gas Industri dengan Kemurnian Tinggi ke PT Freeport
KORIKA Gelar Webinar Kecerdasan Artifisial (AI) Bidang Kesehatan
Garmin Run Club Menjadi Wadah Bagi Para Pecinta Olahraga Lari
Jam Tangan Pintar yang Bisa Jadi Pilihan Para Pelari Karena Fitur Canggihnya
Alasan Mengapa Reinvestment Keuntungan Sangat Krusial Bagi Bisnis
EdenFarm Berbagi Hewan Kurban dengan Komunitas Tani di Sekitar ECF
Trademark Market Hadir Lagi, Kini Tenantnya Lebih Banyak