Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan persiapan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang. Salah satu persiapannya adalah rancangan anggaran yang akan digunakan.

Untuk Pilkada serentak, Kota Bandung akan melakukan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) pada 2018. Sebagaimana telah disepakati bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada 2018 ditanggung bersama antara pemerintah kota dan provinsi.

Untuk penyelenggaraan keduanya, Pemkot Bandung menganggarkan Rp 66,1 miliar dari APBD. Dana tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung.

"Dari Rp 88,6 miliar dana Pilkada untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Kota Bandung, pemerintah kota rencananya akan menyediakan arp 66,1 miliar dari APBD," kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto kepada wartawan usai menggelar rapat persiapan Pilkada di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (26/1).

Yossi menyebutkan pembiayaan tersebut direncanakan akan dialokasikan untuk dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018. Pada tahun 2017, pemerintah kota menganggarkan Rp 10,5 miliar dan Rp 55,6 miliar sisanya akan dibelanjakan pada tahun 2018.

Menurut Yossi, proses kegiatan Panitia Pengawas Pemilu direncanakan dimulai pada Agustus 2017. Panitia akan melakukan penetapan petugas, pembentukan TPS, dan menetapkan daftar pemilih.

"Jadi ada beberapa pembentukan pemutakhiran data. Itu yang paling banyak, termasuk sosialisasi dan sebagainya," katanya.

Dia mengatakan, anggaran yang direncanakan tersebut sangat wajar dan sesuai dengan kebutuhan KPU Kota Bandung dalam menyelengarakan Pilkada. Untuk itu, pemerintah kota berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan sampai penyelenggaraan demokrasi terhambat hanya karena ada persoalan anggaran. Pemerintah daerah harus menjamin itu," kata Yossi

Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok menuturkan, pihaknya akan memastikan seluruh warga Bandung terdaftar sebagai pemilih. Ia mengimbau warga segera menyelesaikan persoalan administratif kependudukan, terutama berkaitan dengan E-KTP.

"Tahapan yang paling krusial adalah pemutakhiran daftar pemilih. Sekarang di Bandung sudah efektif penggunaan KTP elektronik, nanti data yang dihimpun oleh KPU akan berbasis KTP elektronik," ujar Rifqi.

Ia tidak ingin kasus-kasus yang terjadi di daerah lain juga menimpa Kota Bandung, di mana banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap karena belum melakukan perekaman KTP elektronik.