Bandung.merdeka.com - Pelaksanaan program Three Ends yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) resmi dibuka di Kota Bandung. Pembukaan dilakukan langsung oleh Menteri PPA Yohana Yembise didampingi Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Sujatmiko, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto dan Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia Praratya Ridwan Kamil di Hotel Savoy Homann Bandung, Sabtu (19/11).

Kegiatan ini merupakan program unggulan Kementerian PPPA untuk mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas mandiri dan berkepribadian. Tiga nilai yang disuarakan melalui program ini adalah menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia dan memberikan keadilan akses terhadap ekonomi bagi perempuan.

Wali Kota Bandung mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan Three Ends sebagai bentuk upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan akses ekonomi kepada perempuan.

"Khusus untuk anak-anak ini, kita lindungi dari sejak kebijakan. Kebijakan inilah yang membawa Kota Bandung menjadi Kota Layak Anak," ujar Ridwan.

Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut sejumlah kebijakan yang dikeluarkan di bawah pemerintahannya antara lain pemberian hak-hak dasar anak, seperti hak belajar, hak bermain, pendidikan karakter, hak bersilaturahmi dengan pemimpin dan sebaginya.

"Hak bermain di taman-taman RW, hak belajar dengan perpustakaan dan gerobak baca, hak bersilaturahmi dengan pemimpinnya setiap hari Senin saat saya dan istri saya menjadi pembina upacara di sekolah. Di sanalah kita upayakan pelindungan itu hadir sehingga diharapkan anak-anak Bandung tumbuh dengan kenyamanan, keamanan dan kebahagiaan," kata Emil.

Untuk mengoptimalkan perlindungan, Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan call center atau hotline khusus untuk melayani warga yang ingin melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan atau upaya perdagangan manusia. Hal lainnya, Pemerintah Kota Bandung juga siap membantu menyediakan pengacara bagi warga Bandung yang ingin menyelesaikan perkara kejahatan tersebut hingga ke ranah hukum.

Kota Bandung telah membuka jalan untuk mendapatkan keadilan akses ekonomi bagi perempuan. Hal tersebut terlihat dari tingginya jumlah pelaku bisnis UMKM dan pengakses Kredit Melati oleh perempuan. Tercatat dari 10.500 pengakses Kredit Melati, 60 persennya adalah perempuan. Sementara itu 65 persen dari 30 ribu pendaftar wirausaha baru melalui aplikasi GAMPIL juga perempuan.

"Entrepreneur-entrepreneur UKM di Bandung ternyata lebih banyak perempuan. Tidak ada alasan lagi di Bandung perempuan tidak punya akses ekonomi. Sehingga harusnya tidak terlalu banyak warga Bandung ingin merantau ke luar negeri dengan alasan ekonomi karena akses ekonominya sudah sangat memadai," ujar Emil.