Bandung.merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta para komandan kodim dan komandan korem untuk menjaga garis pantai karena wilayah tersebut mendapatkan prioritas penjagaan keamanan. Luhut menyampaikan hal tersebut saat memberi pengarahan kepada lebih dari 400 dandim dan danrem di Sekolah Calon Perwira (Secapa) AD, Bandung.

"Garis pantai yang panjang itu kita sadari betul dan negara ini negara kepulauan, diperlukan kekompakan," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Peran bintara Pembina Desa (Babinsa) pun dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, selain untuk menjaga keamanan negara dan membantu menyejahterakan masyarakat. "Peran Babinsa dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi. Kita tidak hanya bicara pertumbuhan, tetapi juga pemerataan yang menyangkut ratusan juta rakyat Indonesia, tentu mereka juga ingin menikmati hasil pembangunan," ujarnya.

Luhut menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan dengan 70 persen wilayah laut. Namun,sayangnya baru sembilan persen yang tereksplorasi.

Dalam paparannya, Luhut menyampaikan berbagai isu, antara lain, mengenai perspektif dan proyeksi ekonomi nasional, pertahanan, juga tentang anggaran belanja TNI sehingga para perwira mendapat gambaran yang utuh mengenai apa yang dibuat pemerintah saat ini.

"Saya berpesan pada mereka agar bekerja profesional dan bicara selalu dengan data, jangan bicara dengan perasaan. Data itu mencerminkan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi dalam dua tahun ini, memberikan perbaikan yang signifikan," katanya.

Terkait dengan anggaran TNI, demi membangun militer yang profesional dan kuat, pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan ketiga angkatan. "Anggaran belanja TNI akan ditingkatkan sampai 1,5 persen dari PDB (produk domestik bruto) kita. Kalau sampai 2019 berkisar antara Rp 200 triliun dan Rp 250 triliun," katanya.

Peningkatan anggaran TNI diperlukan karena jika dibandingkan dengan negara lain di Asia, anggaran belanja TNI termasuk paling rendah. "Kalau ekonomi kita tumbuh di 7 persen hingga 8 persen, mungkin kita bisa naikkan 2 persen hingga 2,5 persen. Oleh karena itu, TNI harus menyiapkan sumber daya manusianya. Apa pun yang kita miliki sekarang ini tanpa kualitas sumber daya manusia itu akan berbahaya," ujarnya.