Kecewa pada Dewan Budaya, seniman Jabar tuntut strategi kebudayaan

Bandung.merdeka.com - Sejumlah seniman Jawa Barat yang tergabung dalam Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat (DKJJB) menggalang petisi yang berisi kekecewaan terhadap Kebudayaan Jawa Barat (DKJB).

Dalam petisi tersebut, DKJJB meminta berdialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat, serta Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) dalam satu forum resmi.

"Kami juga meminta pertanggungjawaban Dewan Kebudayaan Jawa Barat atas kinerjanya selama tiga tahun soal strategi kebudayaan di Jawa Barat," kata salah seorang seniman yang juga pimpinan Majelis Sastra Bandung, Matdon, Senin (18/7).

Tuntutan tersebut mengacu pada pembentukan Dewan Kebudayaan Jawa Barat yang hingga kini dinilai belum membuahkan langkah nyata dalam menyelamatkan kebudayaan Jawa Barat.

Poin lainnya dalam petisi tersebut, jika tidak ada respon terhadap petisi maka seniman Jawa Barat akan melakukan aksi lanjutan yang melibatkan seniman dan budayawan se-Jawa Barat lebih banyak lagi.

Poin terakhir petisi adalah menuntut Pemprov Jabar mengkonservasi dan melindungi Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jalan Naripan.

"Gedung YPK adalah cagar budaya dan tempat aktivitas kebudayaan yang harus dilindungi," ujar Matdon mengacu pada robohnya sebagian atap YPK beberapa waktu lalu.

Petisi tersebut ditandatangani seniman dan pemerhati kebudayaan dari Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat antara lain, Malik, Kiki Kurnia, Retno Haye, Ety RS, Tisna Sanaya, Isa Perkasa, Nandang Gawe, Memet Hamdan, Trino Yuwono dan lain-lain.

Penyair Godi Suwarna menilai, Dewan Kasenian Jawa Barat sebagai pemberi masukan terhada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana program seni-budaya.

Namun dalam program yang dipilih dinilai tebang pilih, hanya program kalangan tertentu saja yang didukung Pemprov Jabar. Sementara banyak usulan program dari seniman yang tidak diakomodir.

"Rekomendasi DKJB justru banyak yang tidak digubris Pemprov Jabar, Jadi buat apa DKJB dibentuk jika usulan dan pertanyaan DKJB sendiri tidak direspon?" ujar Godi menandaskan.