Pendanaan LRT Bandung Raya belum jelas
Bandung.merdeka.com - Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya masih belum jelas. Hal itu dikarenakan pendanaan yang semula akan disatukan dengan paket kereta cepat Jakarta Bandung lewat APBN tidak menemukan kesepakatan.
"Sekarang ada wacana untuk pembangunan LRT Bandung Raya untuk memasukan unsur swasta. Padahal awalnya ini akan dibiayai APBN," kata Wagub Jabar Deddy Mizwar di Bandung, Jumat (10/6).
Usulan itu muncul dari Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat terbatas yang digelar bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta beberapa waktu lalu. Usulan Menteri Rini menyebutkan, agar swasta dilibatkan dalam pembangunan LRT Bandung Raya.
Namun pihaknya keberatan atas usulan tersebut. Pasalnya, jika melibatkan swasta khawatir harga tiket yang dibebankan jauh lebih mahal dengan tiket LRT DKI Jakarta. Karena LRT DKI Jakarta dibiayai oleh pemerintah.
"Kalau dengan swasta coba diitung kembali. Sebab kalau disubsidi beda. Masa tarif LRT Jakarta lebih murah dari Jawa Barat. Siapa yang mau naik kalau lebih mahal," ujar Deddy Mizwar .
Dia mengatakan, trase untuk LRT Bandung raya sudah selesai. Bahkan pihaknya telah menyerahkan kajian trase tersebut ke Kementerian Perekonomian. "Sekarang hanya tinggal tunggu Perpresnya," ucapnya.
Dia mengaku, tidak tahu pasti alasan usulan itu mengemuka di dalam rapat. Karena secara tegas pihaknya tetap meminta jika LRT Bandung Raya dapat dibiayai APBN. "Tanya saja ke Ibu Rini (Mentri BUMN), sama Pak Ridwan Wali Kota Bandung" ungkapnya. Ridwan Kamil juga rencananya akan mempertimbangkan jika LRT Bandung ada campur tangan swasta.
Dia berharap, Presiden bisa benar-benar mempertimbangkan kembali jika proyek LRT Bandung Raya melibatkan pihak swasta. Pihaknya tidak ingin jika proyek LRT hanya menjadi tontonan masyarakat, karena mahalnya tiket yang dibebankan.
"Saya minta tolong hitung kembali. Silakan saja Kota Bandung kalau mau pakai swasta ini Bandung Raya. Kalau pakai swasta berat harus balikin modal, harus punya untung dalam tempo cepat maka harga tiket harus tinggi," kata dia.
Tag Terkait
Kadin Jabar Bakal Gercep Pulihkan ekonomi di Masa Pandemi
Emil sertakan 2 eks pimpinan KPK ke tim sinkronisasi sebelum pelantikan
Pengemudi Ojol dapat hadiah motor dari Emil karena sosialisasikan Rindu di Pilkada
Partisipasi pemilih perempuan Bandung tinggi, ini reaksi Ridwan Kamil
Sosialisasi pilkada serentak 2018, KPU gandeng masyarakat ekonomi syariah
Setelah gempa di Banten, PT KAI pastikan perjalanan kereta api tetap aman
Hari ini masjid terapung bernilai Rp 913 miliar mulai dibangun
PLN Distribusi Jabar berhasil sambungi listrik 730 ribu pelanggan
Pemprov minta seluruh kabupaten/kota di Jabar siaga banjir dan longsor
UMP Rp 1,5 juta ditolak buruh, ini jawaban Disnaker Jabar