Bantuan pangan non tunai butuh dikaji ulang agar lebih efektif

Bandung.merdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus dikaji lagi. Ada banyak kekhawatiran atas program ini karena masyarakat tidak lagi secara langsung mendapatkan beras seperti program sebelumnya yakni raskin (beras miskin) dan rastra (beras sejahtera).Â

"Kehadiran program BPNT ini harus dikaji betul. Harus jadi pertimbangan matang karena kalau masyarakat kelaparan yang disalahkannya pemerintah lagi. Takutnya tidak tepat sasaran, makanya harus ada evaluasi lagi," ujar Iwa kepada Merdeka Bandung saat ditemui dalam acara seminar nasional 'Membedah Efektivitas Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai', Selasa (26/9).Â

Sejak 2002, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarajat, khususnya kalangan yang berada pada garis kemiskinan, pemerintah menggulirkan berbagai program yang di antaranya adalah program raskin.Â

Namun, selama itu pula pelaksanaan raskin bukan berarti tanpa kendala. Ada beberapa permasalahan dalam penyaluran raskin. Antara lain, pagu yang kurang mencukupi atau kurang sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran ( RTS), data yang tidak singkron, kualitas beras, dan adanya keterlambatan penyaluran.Â

Kemudian tahun 2017 pemerintah meluncurkan rastra yang merupakan metamorphosis rastra. Agar lebih memudahkan masyarakat memperolehnya, pemerintahpun kemudian memberlakukan program BPNT.Â

"Kami mendapat tugas dari pemerintah untuk menangani, mengelola, dan mendistribusikan tiga komoditi taitu beras, jagung, dan kedelai. Bulog punya peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional," terang Kepala Divisi Penyaluran Perum Bulog, Basirun.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar, Aldrin Herwani mengatakan, program non tunai adalah hal yang sulit terhindarkan. Sistem ini, sudah berlangsung dibanyak negara. Pelaksanaan BPNT memiliki nilai positif dan negatif.Â

"Positifnya BPNT mampu mendorong literasi dan inklusi keluarga. Program ini juga mampu membantu perkembangan sektor UMKM. Kelemahannya adalah ketersediaan infrastruktur yang masih minim," terangnya.Â

Â