Soal penghapusan UN, Gubernur Jabar tunggu instruksi pemerintah pusat

Bandung.merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan siap jika penghapusan ujian nasional (UN) direalisasi. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi-pun siap mengikuti anjuran dengan membentuk formulasi standar kelulusan siswa nantinya.

"Ya kita tuggu instruksi. Insya Allah siap," kata Aher, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/11).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mewacanakan penghapusan ujian nasional dari seluruh jenjang. Pemerintah pusat menyerahkan mekanisme kelulusan para siswa pada pemerintah daerah masing-masing.

Aher mengaku wacana penghapusan UN saat ini belum masuk ke pemerintah provinsi. Dengan begitu, pihaknya masih akan menunggu apa yang diharuskan agar mutu pendidikan di Jabar tetap berkualitas meski ada penghapusan UN.

"Belum ada sosialisasi. Yang ada baru keputusan tingkat pusat. Kemarin ketemu menteri pendidikan. Ya kita tunggu instruksi saja. Insya Allah Siap," ujarnya.

Dia menambahkan, belum bisa bicara banyak ihwal formulasi untuk standar kelulusan yang nantinya bakal diterapkan di 2017 mendatang. "Kan baru mau ditugaskan. Pokoknya siap. Sekarang kan belum ada instruksinya, kalau belum ada mau ngomong apa kita," ujarnya.

Untuk diketahui, urusan ujian ini nantikan akan didesentralisasikan, di mana SD dan SMP akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Adapun jenjang SMA dan sederajat akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov).

Penghapusan UN ini rencananya akan dimulai 2017 mendatang. Payung hukum pelaksanaannya berupa instruksi presiden (inpres). Pemerintah pusat dalam hal ini nantinya hanya akan difokuskan pada pengawasan dan pelaksanaan ujian nasional.