Menhub sarankan pengelola BIJB lebih cool saat bebaskan lahan warga
Menhub
Bandung.merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, meminta pengelola Bandar Udara Kertajati, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), bisa lebih sering membuka komunikasi dengan warga setempat.
Saat ini penolakan masih terjadi dilakukan warga Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka.
"Makannya pengelola harus lebih cool dan membuka komunikasi dengan warga," kata Budi usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (26/11).
Sebelumnya bentrok terjadi antara aparat dan warga di Desa Sukamulya saat pengukuran lahan di lokasi runway BIJB pada 17 November lalu. Karena gagal negosiasi, proses pengukuran lahan berujung bentrokan. Buntutnya tiga petani ditetapkan sebagai tersangka.
Menhub menambahkan, masalah BIJB diyakininya bisa selesai tanpa ada kekerasan terjadi. Menurut dia, apa yang terjadi saat pengukuran karena salah persepsi saja.
"Dua hal berbeda. Ini soal pembebasan tanah, dari pengamatan saya bukan BIJB saja, tapi sebenarnya itu salah persepsi saja," terangnya.
Pemprov Jabar sendiri bersama PT BIJB dipercaya pemerintah pusat membangun bagian sisi darat, salah satunya lintasan pesawat. Ada 1.800 hektare lahan dibutuhkan untuk membangun sisi darat diantaranya terminal dan penunjang lainnya. Anggaran yang digelontorkan untuk pembebasan lahan ditaksir mencapai Rp 1,6 triliun.
Tag Terkait
Kadin Jabar Bakal Gercep Pulihkan ekonomi di Masa Pandemi
Emil sertakan 2 eks pimpinan KPK ke tim sinkronisasi sebelum pelantikan
Pengemudi Ojol dapat hadiah motor dari Emil karena sosialisasikan Rindu di Pilkada
Partisipasi pemilih perempuan Bandung tinggi, ini reaksi Ridwan Kamil
Sosialisasi pilkada serentak 2018, KPU gandeng masyarakat ekonomi syariah
Setelah gempa di Banten, PT KAI pastikan perjalanan kereta api tetap aman
Hari ini masjid terapung bernilai Rp 913 miliar mulai dibangun
PLN Distribusi Jabar berhasil sambungi listrik 730 ribu pelanggan
Pemprov minta seluruh kabupaten/kota di Jabar siaga banjir dan longsor
UMP Rp 1,5 juta ditolak buruh, ini jawaban Disnaker Jabar