Bandung.merdeka.com - Pada 2011, Yanyan Herdiyan ditunjuk menjadi juru bicara guru honorer dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH). FKGH banyak melakukan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Bersama organisasi guru lainnya seperti Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), FKGH menuntut pemerintah daerah untuk mencairkan Tunjangan Daerah (Tunda). Hasilnya, Pemerintah Kot Bandung bersedia memberikan Tunda.

"Tunda Bandung sudah akan (cair) yang ke-4 kalinya. Besarnnya Rp 250 ribu per bulan yang dibayar untuk satu tahun," kata Yayan, kepada Merdeka Bandung.

Menurut dia, di daerah lain di Indonesia, para guru masih berjuang keras untuk bisa mendapatkan Tunda. "Tunda di tempat lain belum jalan, tidak jadi program wali kota atau bupati. Program itu baru ada jika pilkada," katanya.

Guru olahraga SD Bandung Raya, Cijerah, ini mengatakan belum semua guru honorer di Bandung yang kebagian Tunda. Untuk menyiasatinya, FKGH membuat kebijakan iuran anggota. "Dengan kebijakan khusus itu guru honorer yang tidak dapat Tunda tetap dapat tunjangan dari iuran," katnya.

Dia menjelaskan, FKGH akan terus menuntut baik kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Saat ini, FKGH terus mengawal agar Tunda di Kota Bandung tetap aman.

Selain itu, FKGH juga mengupayakan pencairan Tunda dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang cair dua kali dan tidak ada kelanjutannya. Sedangkan misi utama FKGH, kata ayah satu anak ini, sebenarnya menuntut pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

Di samping mengandalkan dana dari pemerintah, FKGH juga berencana membentuk kegiatan ekonomi melalui pembentukan koperasi serba usaha. "Jadi ke depannya para guru ini tidak hanya bergantung pada pemerintah saja," ujarnya.

Program lainnya adalah melakukan meningkatkan kompetensi anggota FKGH. Sebab, masih ada anggota lulusan di bawah SMA. Mereka yang pendidikannya masih di bawah SMA disekolahkan melalui program paket C. "Ada juga anggota kami yang kuliah kembali atau diusulkan mendapatkan beasiswa," kata mantan jurnalis ini.