Kemenristek akui di Indonesia banyak regulasi menghambat inovasi


Acara ITB CEO Summit on Innovation di Kampus ITB
Bandung.merdeka.com - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mengakui banyak aturan atau regulasi di Indonesia yang menghambat inovator (pencipta) teknologi dalam memasarkan produk-produknya.
"Produk teknologi yang nanti akan digunakan user atau masyarakat ini kan banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, misalnya sertifikasi, standarisasi. Nah di dalam mengembangkan standarisasi biasanya ada regulasi yang membuat si inovator terhambat untuk bisa kerja sama dengan industri," kata Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek, Jumain Appe di Kampus ITB, Bandung, Senin (22/8).
Di bidang pertanian, kata dia, banyak bibit unggul yang tidak bisa sampai ke tangan petani. Ini terjadi karena ada regulasi bahwa semua bibit yang dipakai petani harus disertifikasi atau standarisasi. Untuk mencapai standar ini, suatu bibit harus melalui uji coba di delapan musim dan di sekian lokasi pertanian.
Selain itu, di Indonesia hanya ada satu perusahaan bisa mengedarkan bibit, yakni PT Sang Hyang Sri. Seharusnya, kata dia, masyarakat juga bisa mengembangkan dan memasarkan bibit-bibit hasil inovasinya.
Akibat regulasi tersebut membuat harga bibit mahal yang berdampak pada mahalnya harga beras. Belum lagi sistem logistik yang panjang. "Aturan-aturannya yang harus dilewati," katanya.
Kemenristek, kata dia, sudah menyampaikan klausul berisi perlunya pemangkasan regulasi yang menghambat inovasi. Solusinya adalah dengan memangkas regulasi atau dilakukannya deregulasi. "Kita harus bicarakan hal ini, kemudian kalau bisa dideregulasilah, kalau bisa kita hilangkan proses panjang ini," katanya.
Regulasi harus mendukung percepatan penerapan teknologi hasil riset lembaga riset atau perguruan tinggi. Sehingga hasil riset tersebut bisa dipakai industri dan diterima masyarakat.
Pihaknya juga mendorong BUMN-BUMN untuk menggunakan produk lokal dalam proses industrinya. Selama ini, produk-produk lokal hasil anak bangsa sulit masuk BUMN karena terhambat dalam pengadaan barang dan jasa.
Pihaknya sudah meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menerima produk lokal, salah satunya hasil penelitian dan pengembangan (research and development/RnD).
"Kita minta di LKPP, itu peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa itu kalau bisa didorong untuk masuk kepada local content yang salah satunya adalah itu hasil dari R n D. Ini kita dorong begitu," ujarnya.
BERITA TERKAIT
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
5 Poin Rekomendasi Kebijakan Siap Diusulkan T20 dalam Forum G20
Alami Pengapuran Sendi Lutut? Coba Minum Susu Nutrisi
Perawatan Kulit Kian Diminati, BeautieSS Resmikan Satu Klinik Baru
Aswita Dewi Ingin Batik jadi Pakaian Kekinian
Amazit T-Rex 2 Jadi Jam Tangan Pintar Bagi Para Petualang
Aplikasi Jantungku Jadi Solusi Layanan Kesehatan Jantung, Ini 6 Fitur Unggulannya
Jejak Kopda Muslimin Sebelum Ditemukan Tewas di Rumah Orang Tua
Gleaneagles Hospital Punya Inovasi Teknologi Baru Bernama Gamma Knife
Kerry Indonesia Kembali Meraih Penghargaan HR Asia Awards 2022
Gandeng Aurel Hermansyah, CKL.LOOKS Akan Rilis Produk Eksklusif
Dukungan Orangtua Dalam Tumbuh Kembang Anak di Masa Transisi Pasca Pandemi
Tidak Pelit Ilmu, Hendra Hidayat Dikenal Sebagai Pionir Implan Gigi di Indonesia
Linde Indonesia Akan Pasok Gas Industri dengan Kemurnian Tinggi ke PT Freeport
KORIKA Gelar Webinar Kecerdasan Artifisial (AI) Bidang Kesehatan
Garmin Run Club Menjadi Wadah Bagi Para Pecinta Olahraga Lari
Jam Tangan Pintar yang Bisa Jadi Pilihan Para Pelari Karena Fitur Canggihnya
Alasan Mengapa Reinvestment Keuntungan Sangat Krusial Bagi Bisnis
EdenFarm Berbagi Hewan Kurban dengan Komunitas Tani di Sekitar ECF
Trademark Market Hadir Lagi, Kini Tenantnya Lebih Banyak