Bandung.merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencicil kebutuhan biaya untuk Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur Jabar 2018 mendatang. Menelan anggaran hampir Rp 2 triliun, Pemprov tidak bisa mengalokasikan dana hanya dalam satu tahun saja.

"Nyicil, jangan sekaligus di 2018. Sehingga pembangunan berjalan terus," kata Wagub Jabar Deddy Mizwar di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (15/8). Dia menambahkan, kemampuan APBD Pemprov Jabar setiap tahunnya terbatas.

Deddy melanjutkan, biaya untuk Pilgub Jabar itu akan diambil dari APBD 2017 dan 2018. Menurut dia, cara ini paling tepat sehingga tidak mengorbankan pembangunan di sektor lain. "Kemampuan terbatas," ujarnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan Pilgub Jabar 2018 rencananya akan digabungkan dengan pemilihan bupati/wali kota (pilbup/pilwalkot) di 16 daerah. Sehingga dia meminta setiap daerah yang akan turut dalam pilkada untuk membiayai kebutuhan.

"Mau enggak mau, masa enggak ada pilkada. Besarannya seperti apa, kontribusi bagaimana, nanti akan dibahas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan akan membentuk Pansus membahas teknis pembiayaan Pilgub Jabar 2018. "Adanya dana cadangan agar bisa dicicil. Sehingga tidak sekaligus," kata Ineu di tempat sama.

Selain harus dicicil, tambah Ineu, pemprov pun membutuhkan partisipasi pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang menggelar pilbup/pilwalkot untuk memenuhi biaya pilgub. "Tidak mungkin kita penuhi sendiri," ujarnya.

Disinggung kisaran anggaran yang dibutuhkan, menurut Ineu berdasarkan penghitungan terakhir mencapai Rp 1,9 triliun. "Makanya ini harus di-support. Berapa support pemerintah pusat, berapa support daerah," tuturnya.

Terlebih, menurut Ineu, terdapat aturan yang mengharuskan pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang menggelar pilbup/pilwalkot berpartisipasi dalam membiayai pilgub. "Dalam aturan itu harus ada, apalagi 16 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada. Tidak mungkin enggak menyiapkan," katanya.