Bandung.merdeka.com - Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sudah tersedia di kecamatan kota maupun kabupaten di Jawa Barat sejak 1972. Namun kecenderungannya BPR tidak menghasilkan pendapatan yang baik.
 
Tema BPR tersebut diulas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, dalam meraih gelar doktoral Sidang Terbuka Promosi Doktor dengan judul Strategi Bersaing Dan Kreasi Nilai Yang Didorong Oleh Kekuatan Lingkungan Industri Dan Sumber Daya Perusahaan Berimplikasi Pada Kinerja BPR di Universitas Padjajaran (Unpar), Bandung.
 
“Padahal BPR ini sangat berkontribusi bagi kabupaten/kota dalam menambah PAD dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan modal usaha,” tutur Iwa, melalui rilis yang diterima Merdeka Bandung.
 
Dalam penelitiannya itu, Iwa meneliti lima variabel batasan masalah meliputi aspek kekuatan lingkungan industri, sumber daya perusahaan, kreasi nilai, strategi bersaing dan kinerja perusahaan ternyata hasilnya belum optimal.
 
Hasil kajian mendorongnya menemukan sebuah model yang menjadi masalah BPR. Model ini dinamai Model Keberlanjutan Kinerja BPR. Model ini bermanfaat bagi para direksi dan manager dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan menunjukan laba yang lebih meningkat.
 
Iwa berharap, model tersebut bisa diterapkan guna meningkatkan laba perusahaan dan kinerja yang lebih baik. Dalam bertugas sebagai Sekda Provinsi Jawa Barat, ia akan coba menyebarluaskan model di BPR yang ada di Jabar dan Banten.
 
Menurutnya, ada 65 BPR kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dalam penerapannya, ia akan melakukan bussiness partner dengan bank nasional.
 
“Sehingga keduanya saling menguntungkan, bagi bank besar ada akses pendanaan dan bagi BPR ada dana segar sekaligus adanya teknologi dan pengetahuan,” pungkasnya.
 
Iwa mengikuti Program Doktor Ilmu Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dengan yudisium ‘cum laude.’ Ia mulai menyusun disertasinya sejak Agustus 2012.