Bandung.merdeka.com - Bandung dalam rangka peringatan Hari Konsumen Nasional (Hakornas), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan edukasi serentak pada 11 Perguruan Tinggi di Kota Bandung yang dikemas dalam bentuk kuliah umum.

Hal ini sekaligus mencapai target memecahkan Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan banyaknya jumlah peserta.

Dalam siaran persnya, BPKN telah menjalin kerja sama dengan Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Terdiri dari 11 kampus perguruan tinggi diantaranya: Akademi Metrologi dan instrumentasi, Universitas Telkom, Institute Teknologi Nasional, Universitas Kristen Maranantha, Universitas Islam Bandung, IKIP Siliwangi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Widyatama, Universitas Katolik Parahiyangan, Univesitas Kebangsaan, Politeknik Bandung.

"Kuliah umum ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Hakornas, yaitu melakukan edukasi serentak dengan mengangkat tema saatnya konsumen Indonesia berdaya yang bertujuan menumbuh kembangkan serta meningkatkan kesadaran mahasiswa/i tentang hak dan kewajiban konsumen," kata Rolas B Sitinjak, selaku Wakil Ketua BPKN.

Menurutnya, edukasi kepada konsumen adalah salah satu cara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa konsumen perlu mengenal dan memahami hak dan kewajibanya sebagai konsumen. Untuk itu diselenggarakan edukasi dalam bentuk kuliah umum, harapannya tentu saja Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) meningkat.

Rolas menjelaskan, IKK Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 40,41 dari nilai maksimal 100. Baginya, nilai IKK 40,41 ini menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia memiliki kemampuan untuk membela haknya sebagai konsumen.

"Namun demikian dari 7 dimensi yang diukur, salah satu dimensinya yaitu pengetahuan konsumen di Indonesia terhadap UU seperti pemahaman hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta kelembagaan dan peran masing masing lembaga Perlindungan Konsumen (PK) masih rendah,oleh karenanya Konsumen belum sepenuhnya mampu menerapkan dan memperjuangkan haknya," kata dia.

Perlu disadari bahwa upaya pemberdayaan konsumen merupakan perjalanan yang panjang dan melibatkan pemangku kepentingan yang luas. Oleh karena itu butuh energi untuk menjaga momentum para pemangku kepentingan agar selalu memiliki komitmen yang tinggi dalam melindungi konsumen. Untuk itulah diperingati Hari Konsumen Nasional setiap tanggal 20 April agar semua pemangku kepentingan selalu ingat dan berkomitmen dalam melindungi dan memberdayakan konsumen.

Harus ingat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan Perundang-undangan, untuk itu lahir UU PK No 8 tahun 1999.

Dalam UUPK yang diingatkan dalam peringatan Harkonas ada empat poin. Pertama, konsumen diingatkan untuk membangun kesadaran konsumen atas hak-haknya.

Kemudian kedua,pemerintah bersama atas penyelenggaraan PK, bahwa mereka adalah penanggungjawab penyelenggaraan PK. Llau ketiga, para pelaku usaha harus jujur, bertanggung jawab sebagaimana diatur dlm UUPK pasal 7 tentang kewajiban Pelaku Usaha.

Keempat, lembaga PK lainnya seperti BPKN, diingatkan apa saja tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka PK, demikian juga masyarakat yang terhimpun dalam LPKSM.

"Harkonas diperingati setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keberdayaan konsumen, untuk itu diharapkan semua pemangku kepentingan, bukan hanya Kementerian/Lembaga Teknis Pemerintah namun juga lembaga PK lainnya seperti BPKN, LPKSM bahkan Pelaku Usaha dan Konsumen sekalipun turut berpartisipasi aktif mengedukasi sesama konsumen," kata dia.

Sementara Arief Safari, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN menambahkan, upaya edukasi konsumen Indonesia harus terus digencarkan agar konsumen Indonesia paham akan hak dan kewajibannya dan tentunya dengan penyelenggaraan Kuliah Umum ini harapannya agar mahasiswa dapat menjadi contoh konsumen yang cerdas, kritis, dan berperan aktif memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen.

"Kita akan catatkan kegiatan kuliah umum ini untuk memecahkan rekor Muri dengan target kepesertaan minimal 1.000 mahasiswa pada hari ini," ujar Arief.

Sejauh ini dirinya melihat banyaknya pengaduan yang masuk ke BPKN membuktikan konsumen sudah cukup berani memperjuangkan haknya walaupun belum sepenuhnya, terbukti dari banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima BPKN meningkat tajam dari 107 pada tahun 2017 menjadi 403 tahun 2018 lalu.

Dalam kurun waktu 1 januari sd 28 Februari 2019 BPKN telah menerima pengaduan, baik tidak langsung (surat/pos, email, call center BPKN 021 153) ataupun langsung ke kantor BPKN sebanyak 70 pengaduan, pengaduan terbanyak adalah dari sektor perumahan sebanyak 75.71 persen. Pengaduan dibagi menjadi beberapa sektor diantaranya, perbankan, pembiayaan konsumen/finance, layanan kesehatan, jasa travel, perumahan, e-commerce, dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi banyaknya insiden dan pelanggaran tersebut, BPKN mendesak pemerintah mengambil langkah strategis guna memastikan adanya akses jalur pemulihan hak dan kepastian hukum bagi Perlindungan Konsumen. Apalagi Ekonomi Digital berpotensi mendisrupsi integritas PK. Oleh karena itu kelembagaan PK, pengaturan/regulasi dan pengelolaan PK harus menyesuaikan dan mengantisipasi perubahan yang begitu cepat.