Bandung.merdeka.com - Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bandung memprioritaskan mensosialisasikan pemberantasan pungli di dunia pendidikan Kota Bandung. Sebab, lembaga pendidikan rentan terjadi pungli.

Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kota Bandung Kamalia Purbani mengungkapkan, dari catatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 menyebutkan ada 31 ribu laporan yang masuk ke Satgas Saber Pungli. Sebagian besar laporan terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Paling banyak di Kemendikbud, dan disusul oleh kementerian lainnya. Hal yang dilaporkan adalah adalah layanan masyarakat, hukum, pendidikan, perijinan, dan kepegawaian," ujar Kamalia saat sosialisasi Saber Pungli di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung.

Karena itu, Satgas Saber Pungli Kota Bandung menetapkan stakeholder pendidikan menjadi yang pertama kali mendapatkan sosialisasi. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu sekolah-sekolah Kota Bandung baru saja selesai melakukan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

"Makanya kami prioritaskan kasus PPDB ini mensosialisasikannya kepada stakeholder pendidikan," katanya.

Tak hanya di bidang pendidikan, Saber Pungli juga akan memberantas praktik pungli di sejumlah sektor pelayanan publik, terutama di kewilayahan. Sebab tim menduga masih ada praktik pungutan ilegal dalam layanan-layanan masyarakat.

"Nanti tanggal 15 Agustus 2018 sosialisasi akan untuk kewilayahan. Karena kita menduga masih ada praktik pungli seperti dalam pembuatan KTP.  Selanjutnya di bidang pelayanan perizinan pajak, kependudukan dan Dinas Perhubungan," ucapnya.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para stakeholder dan penyelenggara pelayanan publik dapat lebih memahami tentang batasan pungli, serta sanksi hukum yang menjadi konsekuensinya.

"Harapan kami, para peserta dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pungli dan berkomitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih," katanya.