Bandung.merdeka.com - Rekomendasi DPP Partai Golkar yang justru memilih Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jabar ketimbang Dedi Mulyadi tuai kecaman dan sangat disayangkan. Selama proses konsolidasi, Golkar tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi untuk diusung di Pilgub Jabar 2018 ini.

Tapi justru langkah DPP Partai Golkar yang diumumkan langsung Sekretaris Jenderal Idrus Marham justru membelot terhadap lawan politik Dedi Mulyadi yakni Ridwan Kamil.‎ Wali Kota Bandung itu diduetkan dengan Daniel Mutaqien.

‎"Kami pernah diundang untuk mengawal aspirasi kami dalam Rapimda yang sebelumnya disampaikan kepada DPD Kabupaten/Kota. Alhamdulillah sesuai aspirasi kami yaitu Kang Dedi Mulyadi menjadi satu-satunya yang diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi DPP Golkar," kata Ketua Pengurus Golkar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Yayan Heryana, Senin (30/10).

"Tapi kenapa tidak ada nama Kang Dedi dalam rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Idrus Marham," katanya melanjutkan.

Dia menilai, Dedi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat telah berhasil membangun spirit kader untuk membangun konsolidasi internal dan eksternal partai. Secara pribadi, Dedi pun mencontohkan dalam berbagai kegiatan safari budaya yang sering digelar. ‎Hal ini lah yang menjadikan para kader Golkar di pelosok desa tergerak untuk melakukan hal yang sama meski dengan berbagai sumber daya yang terbatas.

"Kami menyambangi rumah ke rumah, satu per satu persoalan warga kami selesaikan, baik tenaga dan materi itu modal kami kader di bawah. Itu kami lakukan karena malu kepada Kang Dedi yang bergerak tidak pernah lelah melihat warga jadi kami melakukan hal yang sama. Ini DPP Golkar menutup mata terhadap kinerja kami bersama Kang Dedi," jelasnya.

Suara serupa disampaikan juga, Ketua Pengurus Golkar Kecamatan Palasan Kabupaten Majalengka Dadang Mulyawan. Dia menyayangkan sikap DPP Partai Golkar yang tidak mempertimbangkan suara kader. Padahal menurut dia, Partai Golkar dibesarkan kadernya juga.

"Kalau kami tidak bekerja di lapangan, DPP Golkar mau mengandalkan siapa? Misalnya rekomendasi itu turun kepada orang lain, kalau kami tidak mau bekerja, mau apa?. Jadi, mohon DPP Golkar memperhatikan aspirasi kami," ujarnya.