Bandung.merdeka.com - Ajang adu gagasan yang digelar PDIP untuk melihat calon gubernur Jawa Barat 2018 potensial dihadiri tujuh figur. Adapun dua lainnya yang sebelumnya disebut bakal hadir seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Netty Heryawan tidak terlihat.

Kegiatan yang digelar PDIP dengan mengambil tema 'Curah Gagasan' dilangsungkan di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (25/10).

"Ibu Nety berhalangan hadir. Tapi beliau kemudian bersedia untuk silaturahmi di lain waktu. ‎Susi mau hadir silakan tidak hadir silakan. Tapi saya dapat informasi ini tidak hadir," kata Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin sebelum acara dimulai.

Pantauan merdeka.com, tujuh figur tersebut yang hadir yakni‎ Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan, Wagub Jabar Deddy Mizwar, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Sekda Jabar Iwa Karniwa, Bupati Majalengka Sutrisno, Abdy Yuhana dan Puti Guntur Soekarno Putri.

Menurut Tubagus, para peserta Curah Gagasan tersebut akan diberikan kesempatan sekitar 10 menit untuk menyampaikan seputaran Jawa Barat saat ini dan ke depannya akan dibawa kemana.

‎"Nanti akan bicara Jabar ke depan. Setelah itu sesepuh bicara sehingga terjadi adanya dialog. Jadi nanti para sesepuh itu memiliki bayangan," ujarnya.

Dia melanjutkan, pemaparan yang disampaikan para bakal calon gubernur tersebut akan menjadi catatan DPD untuk dibawa ke meja DPP PDIP. Dia berharap peserta yang mengikuti kontestasi ini bisa memberikan gagasan untuk mencerahkan masyarakat Jawa Barat.

"Ini bagian dari demokrasi. Ini bagian dari demokrasi masyarakat Jabar. Karena sebelum memutuskan sebagai calon maka kita akan mendengar apa saja yang akan disharingkan," katanya.

Ajang Curah Gagasan ini dihadiri para sesepuh seperti Didi Turmuzi dan sejumlah ormas. ‎Di depan para hadirin ini ketujuh bakal calon gubernur menyampaikan gagasan-gagasannya untuk perbaikan Jawa Barat ke depan.

Anton Charliyan misalnya. Dia menyinggung soal tingginya intoleransi dan radikalisme yang terjadi di Jawa‎ Barat. Semasa menjabat sebagai Kapolda Jabar, dia telah menangkap 60 orang terlibat radikalisme. Adapun 40 nya yang berhasil diamankan berasal dari Jawa Barat.

"Terorisme dan radikalisme ada 60 yang ditangkap 40 di Jawa Barat ini. Inilah yang sangat rentan sehingga diperlukan pemimpin mengantisipasi ini. Jabar intoleransinya di Indonesia. Disini perlu antisipasi," kata Anton.

Dia menjelaskan, akar permasalahan sosial yang terjadi di Jawa Barat karena terjadinya kesenjangan tinggi. Sehingga pemerataan harus dilakukan ‎ke seluruh daerah di Jawa Barat lewat program-program yang pro rakyat.

"Kesenjangan jumlah penduduk miskin Jabar posisi termiskin ketiga di Indonesia. Kita harus bangun peradaban. Mentalnya jangan instan jangan materialistis. Mental baik kinerja benar kalau buruk ya buruk. Pembangunan untuk masyarakat harus diikut sertakan," ujarnya.

Berikutnya Dedi Mulyadi. Bupati Purwakarta tersebut menyebut bahwa Jabar bisa menjadi surga Indonesia dalam banyak hal. Dalam adu gagasan bersama delapan peserta lainnya, Dedi Mulyadi menyampaikan visinya, yakni manusia yang bersenyawa alam. Adapun misinya bersama memuliakan masyarakat Jabar.

"‎Saya ingin Jawa Barat ini memiliki karakter lewat visi dan misi yang saya bangun," kata Dedi.

Ada sembilan strategi yang akan dilakukan untuk bisa menjadikan Jawa Barat sebagai surganya Indonesia tersebut. Namun penekanan yang utama itu, bahwa gubernur ke depannya saat menyampaikan program harus bisa sepaham dan terintegasi dengan kepemimpinan di daerah mulai dari tingkat bupati/wali kota bahkan sampai camat.

"Gubernur itu tidak memiliki wilayah administrasi strategis. Tidak memiliki masyarakat langsung, tidak ada wilayah tapi memiliki anggaran. Jadi di sini bisa disatukan anggaran dengan kabupaten/kota untuk pembangunannya. Makannya evaluasi harus bisa digunakan dibagi kewajiban.‎ Apabila kalau pengajuan tidak berdasarkan kebutuhan tidak usah disetujui," katanya.

Untuk kebijakan anggaran, Pemprov Jabar yang memiliki APBD sampai Rp 30 triliun harus bisa mimiliki basis dalam penggunaan anggaran. "Pertama kebijakan berbasis wilayah ini didasari jumlah penduduk dan ruas wilayah sehingga adanya pemerataan, dan kedua ‎kebijakan basis kebutuhan. Jabar bisa intervensi anggaran jika itu untuk kebutuhan masyarakat. Karena kebijakan anggaran teknis bukan politis," katanya.

Menurut dia, Jabar dengan jumlah penduduk paling banyak yakni 47 juta harus merubah pola pembangunan agar bisa menjadi daerah yang berkarater. Dedi menyebut ada lima kategorisasi kesundaan yang ada di Jawa Barat itu. "Sundanya ada empat, dan satu sekarang kaum urban," terangnya.

"Dari seluruh itu jangan tidak lintas bahasa, makanan, pakaian. Problem lingkungan Jabar sekarang ini seluruh daerah semua menjadi daerah industri. Wilayah gunung bisa menjadi aspek distributif. Gunung di Bandung dan Garut harus dipertahankan," ujarnya.

Sehingga solusinya, Dedi ingin segala pengembangan baik sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah pengembangan berbasiskan karakter. Karena dengan karakter kearifan lokal tersebut Jabar akan memiliki identitasnya. "Yang lahir itu karakternya. Semua integrasi sehingga melihat Jabar bukan milik orang lain tapi arsitek kita," katanya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa yang juga berencana maju lewat PDIP memilih menyoroti masalah kemiskinan ‎dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran disampaikan Iwa karena melihat dari pengalaman dan pengabdiannya menjadi PNS selama 32 tahun.

Menurutnya jika memajukan Jabar setidaknya empat isu utama yang akan dirinya bangun adalah penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan menurunkan ketimpangan pembangunan. ‎

"Saya menyampaikan ini karena saya sudah pengalaman sebagai PNS selama 32 tahun. Di sini saya menekankan empat isu utama dan penting sebagai gagasan membangun Jabar ke depan," kata Iwa.

Dia mengatakan, data pada 2011 hingga 2016 tingkat kemiskinan di Jabar menurun 0,3 persen. Beberapa strategi telah ia siapkan karena target penurunan kemiskinan yang dilakukan yakni 0,6 persen.

Dia juga menyoroti angka pengangguran terbuka yang berkutat dipenurunan 0,13 persen karena adanya masalah kurangnya ketersediaan tenaga kerja berkeahlian yang dibutuhkan industri.

"Ke depan mis match ini harus diatasi saya menargetkan penurunan di angka 0,16 persen. Selain itu index gini rasio akan terus diturunkan, di sisi lain ada upaya juga untuk meningkatkan daya beli para petani, peternak dan masyarakat umum," tuturnya ‎seraya menyebut tema yang diusung dalam empat isu itu 'Majulah Jawa Barat'.