Gerindra-PKS tegaskan tetap solid hadapi Pilgub Jabar

user
Farah Fuadona 03 Agustus 2017, 16:23 WIB
untitled

Bandung.merdeka.com - Pernyataan Presiden PKS Sohibul Imam terkait pengusungan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar 2018, bukan keputusan dua partai yang sepakat koalisi. Meski sempat terjadi riak, tapi dua partai Gerindra dan PKS tetap solid menghadapi kontestasi politik tahun depan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi, disela Rapat Konsolidasi dan Workshop Pemenangan Pilkada serentak Jawa Barat 2018, di Hotel Aston, Jalan Dr Djundjunan (Pasteur), Kota Bandung, Kamis (3/8).

"‎Iya (solid). Tapi bahasa ke Sohibul saya tetap menghormati. Saya memang harus tetap menenangankan di Jabar, karena sempat riak (akibat pernyataan Sohibul Imam) . Tapi saya langsung konfirmasi'kan soal pernyataan tersebut. Jadi itu baru keputusan internal PKS dan harapan PKS," kata Mulyadi.

Dia mengatakan, PKS dan Gerindra memang memiliki sejarah baik menghadapi pertarungan politik mulai dari tingkat nasional sampai akar rumput. Bukan cuma koalisi, tapi dua partai ini bahasa Mulyadi adalah sekutu. Hanya saja soal bakal calon yang diusung bukanlah keputusan dua partai melainkan usulan internal PKS.

"Saya pertegas lagi. Kami hormati pernyataan Pak Sohibul. Tapi mungkin itu mekanisme internal PKS. Gerindra langsung respons dan kami sampaikan keputusan pasangan itu belum tapi belum lewat koalisi. Itu hanya dalam tataran partai," imbuhnya.

"Saya sudah komunikasi dengan Sohibul karena ingin menenangkan suasana dulu karena memang ini belum final. Pak Prabowo Subianto juga belum konfirm, karena memang sampai saat ini keputusan Gerindra adalah mengambil hasil dari Rapimda di Bogor Mei lalu," lanjut dia menambahkan.

Dia menambahkan, Rapimda yang menelurkan nama Mulyadi sendiri sudah disepakati langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sebab Prabowo menginginkan pengusungan calon kepala daerah di Jawa Barat berasal dari internal partai dan tidak sedang menjabat sebagai anggota dewan.

‎"Saya langsung terjemahkan perintah Pak Prabowo untuk di luar DPR. Ini akhirnya saya sampaikan bahwa nama Mulyadi memang bulat. Ini hasil arahan beliau yang sudah juga melalui rekomendasi DPC di 27 kabupaten/kota," tandasnya.

Kredit

Bagikan