Bandung.merdeka.com - Kisruh penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2017 di Polda Jabar membuat Mabes Polri mengambil sikap. Nantinya proses penerimaan dari panitia daerah di Jabar diambil alih Mabes Polri.

Asisten Kepala Polri Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol Arief Sulistyanto ‎mengatakan, pengambil alihan penerimaan para calon prajurit Polri ini dilakukan setelah terbit keputusan Kepala Polda Jawa Barat yang menyatakan kuota penerimaan Taruna Akpol dibagi menjadi kuota khusus putra daerah dan kuota non putra daerah.

‎"‎Keputusan Kapolda Jawa Barat dibatalkan. Saya ke sini dalam rangka melakukan supervisi terhadap proses penerimaan anggota Polri 2017 di Polda Jawa Barat. Kekisruhan yang terjadi tidak dikehendaki panitia pusat," kata Arief di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Sabtu (1/7).

‎"Seleksi daerah dari 35 orang menjadi 23 untuk mengikuti ‎seleksi tingkat pusat akan di-take over oleh panitia pusat (Mabes Polri)," terangnya menambahkan.

Menyoal apakah adanya dugaan penyimpangan dalam penerimaan calon taruna akpol, Arief menambahkan, pihaknya juga telah mengkoordinasikan dengan divisi Propam dalam kegiatan supervisi tersebut.‎

"‎Untuk sanksi akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Divisi Propam. Intinya Kapolri tidak akan memberikan toleransi apabila merugikan institusi Polri dan merugikan masyarakat," ucapnya.

Dia tidak memungkiri jika ada keputusan yang melakukan penerimaan dengan mengkategorisasikan putra daerah adalah salah. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mengikuti prosedur penerimaan Taruna Akpol dari panitia pusat atau Mabes Polri.

"‎Panitia Pusat sudah merumuskan ketentuan yang harus diikuti panitia daerah. Dari 33 Polda di seluruh Indonesia, 32 tidak bermasalah. Jadi memang ini hanya di Polda Jawa Barat terjadi kericuhan," tandasnya.