Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung memiliki keunggulan dalam perencanaan pembangunan yang mendorong pengembangan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Hal ini menjadi upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah memiliki perencanaan yang berbeda.

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, Pemkot Bandung akan meningkatkan rencana pembangunan lewat e-Musrenbang. Melalui peran elektronik diyakini dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam merencanakan pembangunan Kota Bandung ke depannya.

"Dengan aplikasi itu ada yang dinamakan e-musrenbang. Setiap usulan rencana pembangunan bisa dimasukan lewat aplikasi tersebut. Fungsi aplikasi ini untuk memudahkan agar rencana yang diusulkan bisa diterima dengan cepat," kata Yossi di Balai Kota Bandung, Jumat (27/1).

Yossi juga menyampaikan, di zaman modern ini gadget merupakan pegangan yang harus kita gunakan sehari-hari. Musrenbang pun sama, memiliki aplikasi yang bisa diakses. Sehingga tidak hanya kelurahan dan kecamatan saja yang bisa memasukan input data, tetapi di tingkat RW pun harus bisa melakukannya.

Pemkot Bandung akan mengadakan musrenbang di bulan Februari. Dalam kegiatan itu sekaligus dilaunching juga e-Musrenbang dan sosialisasinya.

Lebih lanjut dikatakannya tahun 2017 pemerintah terus berupaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai musrenbang. Sehingga perencanaan pembangunan semakin terstruktur.

"Nantinya dalam acara launching itu sekaligus diadakan juga sosialisasi mengenai e-musrenbang, manfaatnya agar seluruh RW, camat, lurah bisa lebih memahami serta dapat menggunakannya secara lancar," katanya.

Menurutnya rencana pembangunan Pemkot Bandung harus memiliki keunggulan. Pembangunan Kota Bandung harus mendekatkan kepada objeknya, maka akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang inilah satu satunya mekanisme perencanaan yang dijamin berhasil. Karenanya forum ini berfungsi sebagai konsultasi publik di mana didalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisssi antara pemerintah dan stakeholders.