Bandung.merdeka.com - Selain mengamankan pergerakan massa ke Jakarta, Polda Jabar juga mengantisipasi ancaman teroris pada 2 Desember mendatang. Ribuan gelombang massa diperkirakan akan bergerak ke ibu kota pada aksi bela Islam jilid III.

"Termasuk untuk antisipasi dari ancaman kriminalitas dan teroris. Seluruh personel saya di Polda Jabar sudah saya bekali untuk mencegah dari ancaman-ancaman seperti itu. Harus jeli," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito di Mapolda Jabar, Bandung, Selasa (29/11).

Hal itu cukup mendasar mengingat adanya penangkapan terduga teroris di Majalengka, Jabar beberapa waktu lalu. "Karena apa dengan penangkapan kemarin (Teroris) di Majalengka, itu sangat berkembang dan bahkan kejadian 4 November kemarin bahwa orang-orang tersebut sudah gabung di sana jangan sampai itu terjadi lagi," ujarnya

"Kami tetap antisipasi untum itu, karena ancaman teror itu tidak bisa kita abaikan setiap saat kita antisipasi semuanya," terangnya.

Dia juga menambahkan, seluruh jajarannya benar-benar bisa mengkoordinasikan massa dengan penanggung jawab agar tidak kecolongan disusupi. "Pesan saya kepada masing-masing Kapolres dia bertanggung jawab dengan korlap yang akan berangkat untuk betul-betuk mengenali identitas yang di bawah asuhannya. Ini penting karena kalau ada wajah baru atau penyusup dari mana-mana korlap dan pihak keamanan sudah bisa mengambil tindakan," ujarnya.

Bus pariwisata diperbolehkan angkut massa

Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mempersilakan perusahaan otobus (PO) mengangkut massa yang hendak berunjuk rasa di Jakarta, Jumat 2 Desember. Hanya saja Dishub meminta PO bus jeli mengangkut penumpang agar tidak disusupi pihak tidak bertanggung jawab.

"Diizinkan tapi PO Bus untuk lebih selektif untuk mengangkut penumpang peserta unjuk rasa di Jakarta nanti. Jangan sampai ada penumpang penyusup yang akan memecah belah dan memprovokasi. Kalau doa bersama ya kita dukung," kata Kadishub Jabar Dedi Taufik, di Mapolda Jabar, Bandung.

Pihaknya juga mengaku hanya mengizinkan Bus Pariwisata untuk mengangkut massa yang mau bergerak ke ibu kota negara tersebut. Hal itu menurutnya untuk menghindari bahaya keselamatan saat perjalanan.

‎"Harus bus pariwisata, karena kami juga tidak mengeluarkan izin insidentil. Yang biasanya Bandung-Ciwidey misalkan, terus dipakai Ciwidey-Jakarta, ini kan bahaya dalam perjalanan, biasanya ada masalah soal pengereman dan lain sebagainya," ujarnya.

Dia juga menyatakan, agar PO bus bisa melengkapi administrasi sebelum mengangkat massa. Apalagi jika bus dipenuhi massa dalam perjalanan.

"Kami sudah beri imbauan sisi administrasi, untuk perserta jangan anarkis dan sebagainya, dan mereka dipastikan menggunakan kendaraan layak jalan," terangnya.