Zakat dari PNS Pemkot Bandung terkumpul Rp 2 miliar per bulan

Bandung.merdeka.com - Selain pemberian insentif guru mengaji, Pemkot Bandung juga menyerahkan dana hasil pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung. Saat ini potensi zakat profesi yang berasal dari ASN Pemerintah Kota Bandung mencapai Rp 2 miliar setiap bulannya.

Seluruh ASN yang telah memenuhi nishab (standar penghasilan untuk membayar zakat) diinstruksikan untuk membayar 2,5% dari pendapatan setiap bulannya.

Pengumpulan zakat profesi tersebut dikoordinasikan oleh bendahara gaji tiap instansi berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Bandung tentang program Gerakan Ayo Bayar Zakat, Instruksi Wali Kota Bandung tentang Pelaksanaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah bagi ASN Kota Bandung, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan Zakat Profesi bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

"Kita ada program ayo bayar zakat. Dulu dengan tanpa edaran itu, Pemkot bandung hanya (bisa mengumpulkan zakat profesi) Rp 400 juta sebulan, tapi dengan ada surat edaran, aplikasi dan lain-lain sekarang meningkat menjadi Rp 2 miliaran per bulan. Bayangkan kalau dulu setahun hanya Rp 6 miliar ini bisa sampai Rp 24-25 miliar," ujar Ridwan kepada wartawan di Masjid Al Ukhuwah, Jalan Wastukancana, Jumat (28/4).

Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut, dana dari zakat profesi itu selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari penanggulangan kemiskinan, pendidikan hingga kesehatan.

"Jadi warga Bandung ada sekitar Rp 2 miliar dari pemkot per bulan bisa dimanfaatkan. Wartawan juga silakan kalau menemukan ada situasi kemiskinan ekstrem yang perlu dibantu, ada pintu pertolongan namanya di Badan Amil Zakat yang dari pemkot Bandung sendiri para karyawan-karyawannya per bulan bisa sampai Rp 2 miliar," katanya.

Emil berharap program Ayo Bayar Zakat ini dapat diterapkan dalam skala lebih luas. Perusahan-perusahaan, kata dia, dapat menerapkan program ini untuk membantu menanggulangi masalah-masalah sosial.

"Bayangkan kalau semua perusahaan besar yang karyawannya banyak melakukan inisiatif yang sama Insyaallah ratusan miliar per tahun bisa kita hasilkan sebagai instrumen tanpa harus dikit-dikit mengandalkan sistem pemerintah atau dinas sosial," pungkasnya.