Retribusi sampah di Kota Bandung menguap hingga Rp 1 M per bulan
Ilustrasi truk sampah
Bandung.merdeka.com - Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung mencatat retribusi sampah komersil di Kota Bandung menguap hingga Rp 1 miliar setiap bulannya. Hal ini disebabkan tidak sesuainya besaran pembayaran retribusi yang dibayarkan.
Kepala Seksi Penagihan Komersial dan Nonkomersial PD Kebersihan Kota Bandung, Joko Endang Slamet mengatakan, sebagian besar pengelola bangunan komersial seperti hotel, restoran dan pusat perbelanjaan menggunakan jasa pengelolaan sampah oleh pihak ketiga. Namun mereka yang beroperasi tanpa ada rekomendasi dari PD Kebersihan Kota Bandung.
Joko mencontohkan, seperti yang dilakukan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Cihampelas. Besaran retribusi yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada PD Kebersihan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
"Retribusi yang dibayarkan hanya Rp 1,8 juta per bulannya. Padahal sesuai dengan uji petik timbunan sampah yang kita lakukan, seharusnya mal itu membayar sebesar Rp 10 juta per bulan. Tapi selama ini hanya Rp 1,8 juta," ujar Joko kepasa wartawan saat ditemui di kantornya, Jalan Surapati.
Belum lagi kata Joko, ada sebagian retribusi sampah komersil yang dibayarkan kepada aparat kewilayahan. Dia mencontohkan adanya salah satu restoran yang membayarkan retribusinya ke RW.
"Sampah yang dihasilkan dari restoran tersebut dua kubik per harinya dan hanya membayar Rp 700 ribu per bulan. Jika sesuai dengan aturan, restoran tersebut harus membayar sekitar Rp 1,1 juta karena pihak RW membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sementara (TPS). Tapi kami yang menanggung biaya operasional ke tempat pembuangan akhir," ungkapnya.
Berdasarkan catatan PD Kebersihan, hingga kini terdapat sekitar 20 perusahaan yang melakukan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tanpa adanya rekomendasi dari PD Kebersihan. Hal ini dinilai merugikan PD Kebersihan karena retribusi yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.
Untuk itu kata Joko, pihaknya akan mulai menertibkan bangunan komersil yang tidak membayar retribusi sampah seperti yang seharusnya dibayarkan. Pihaknya mengaku akan mengintensifkan sidak ke beberapa tempat. "Insya Allah nanti akan dipimpin Pak Wali," ujarnya.
Tag Terkait
LPDP Lakukan Transplantasi Karang dan Pemberdayaan Masyarakat
Novo Nordisk Indonesia Menerapkan Pendekatan Holistik
Kepengurusan IESPA 2021-2026 Baru Siap Dorong Jutaan Gamers Jawa Barat
SimpleDesa dari SVN di KBB Beri Kemudahan Bagi Kepala Desa
Segudang Manfaat Elok Terasa di Desa Wisata Stone Garden
Tahun Ini, Sertifikasi Gratis TKDN dari Kemenprin Telah Lampaui Target
Jelang KTT G20 2022, Sebuah Dialog Digelar Guna Membangun Kolaborasi
384 Pembalap Ramaikan Teras Caf 1st Series di Lembang
Karier.mu dan Kartu Prakerja Bantu Asah Kompetensi Diri
Donatur Loyal Rumah Zakat Bisa Dapat Happiness Card, Ini Keuntungannya