Pelayanan data kependudukan harus lebih mudah dijangkau masyarakat

Bandung.merdeka.com - Walikota Bandung Ridwan Kamil mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk bekerja lebih cerdas. Berdasarkan catatan jumlah penduduk Kota Bandung sudah mencapai 2,3 jiwa dengan tambahan kurang lebih 1 juta jiwa di siang hari. Namun ternyata masih ada 159.945 belum merekamkan diri untuk pembuatan KTP elektronik atau e-KTP.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2016 yang bertempat di Park Hotel Jalan P.H. Mustafa Nomor 47-57 Kota Bandung, Rabu (13/4).
      
"Urusan pelayanan data kependudukan ini adalah urusan matematika sederhana. Artinya semua jenis pelayanan ini harus bermuara pada sebuah sistem yang secara logika mudah dilakukan," ujar Ridwan dalam rilis yang diterima Merdeka Bandung.

Pria yang akrab disapa Emil ini meminta Disdukcapil agar pelayanan data kependudukan bisa lebih mudah dijangkau masyarakat. Ia menyarankan untuk menggunakan teori psikologi di mana dinas memahami keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan senyaman dan semurah mungkin, bahkan bila perlu tidak harus keluar rumah.

"Berinovasilah dengan teori psikologi di mana warga tidak harus ngingkig (pergi ke suatu tempat)," katanya.

Pada kesempatan tersebut Emil juga mengapresiasi kinerja Disdukcapil Kota Bandung atas kinerjanya selama ini.

Disdukcapil Kota Bandung di bawah pimpinan Popong W. Nuraeni telah melakukan banyak inovasi untuk meningkatkan pelayanan data kependudukan di Kota Bandung.

Salah satunya adalah dengan pengadaan kendaraan mobil yang diberi nama Mepeling, yakni Memberikan Pelayanan Keliling. Mobil Mepeling nantinya akan memberikan pelayanan kependudukan dengan sistem 'jemput bola' kepada masyarakat. Sistem jemput bola ini juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit sehingga setiap ada kelahiran, Disdukcapil akan langsung membuatkan akta kelahiran.

Disdukcapil Kota Bandung juga mengeluarkan akta kelahiran dengan sistem braille disamping akta kelahiran yang berlaku secara nasional. Ide akta kelahiran braille ini diapresiasi oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Di Kota Bandung itu ada 400 tunanetra yang harus kita layani juga," jelas Popong.

Dalam laporannya, Popong menjelaskan tentang jumlah usia produktif di Kota Bandung, yakni sebanyak 64 persen. Secara sederhana ini berarti satu orang di Kota Bandung bertanggung jawab terhadap dua orang.

 "Di Kota Bandung rata-rata satu orang menanggung dua jiwa. Jadi ini masih dalam relatif wajar," kata Popong

 Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha, serta pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Bandung Raya