Awal 2016 masih ada kebijakan yang memfavoritkan agama tertentu
Ilustrasi KTP
Bandung.merdeka.com - Kebijakan pemerintah mestinya dibuat untuk semua agama tanpa diskriminasi. Namun awal 2016 ini Lembaga Bantuan Hukum Bandung masih menemukan kasus kebijakan yang dibuat berdasarkan favoritisme agama tertentu.
Direktur LBH Bandung, Arip Yogiawan, mengungkapkan memasuki triwulan pertama tahun 2016 ini. Jumlah aduan pelanggaran HAM khususnya diskriminasi di Jawa Barat mencapai 30 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan data tahun lalu.
âDari kebijakan ada favoritisme agama tertentu. Padahal regulasi mestinya dibuat untuk umum, bukan spesifik,â kata Arip di Bandung, Jumat (26/2).
Karena kebijakan yang diskriminatif, maka bentuk pelanggaran pun merembet ke ranah administrasi. LBH Bandung misalnya menemukan kasus di Kabupaten Subang yang mempersoalkan status PNS pada penganut agama atau kepercayaan tertentu.
âPadahal di Undang-undangnya PNS diangkat tidak berdasarkan favoritisme agama tertentu,â tandasnya.
Dengan kata lain, kata dia, apapun agama dan keyakinan seseorang berhak mendapat status PNS yang penting yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia.
Saat ini, LBH Bandung terus memantau Kabupaten Subang terkait status PNS tersebut. Jika kasus ini berujung pada SK pemecatan, LBH Bandung akan menempuh jalur hukum.
âJadi sudah melebar ke kebijakan dan masuk ranah administrasi kalau mempersoalkan PNS,â katanya.
Kasus diskriminasi di ranah administrasi lainnya terjadi di Kuningan. Di sana ada pasangan suami-istri yang kesulitan mencatatkan keterangan nikah di Kantor Urusan Agama hanya karena pasangan ini menganut keyakinan tertentu yang dinilai sesat.
âPencatan nikah dipersulit. Sampai hari ini ada pasangan yang belum dicatat KUA. Kasus lain masih terkait diskriminasi di ranah administrasi, ada juga yang sulit mendapatkan KTP,â katanya.
Di Kota Bandung sendiri, kata dia, LBH Bandung menyoroti Pemkot Bandung yang akan merancang Peraturan Daerah tentang HAM. Namun rencana ini dinilai problematis ketika pernyataan Pemkot Bandung terkaitt LGBT yang cenderung diskriminatif.
âPerda HAM Kota Bandung problematik di saat LGBT menjadi sorotan, dengan statmen Pemkot Bandung yang agak diskriminatif,â katanya.
Ia juga menyoroti Wali Kota Bogor yang akhir-akhir ini sering mengeluarkan statmen bernuansa favoritism agama tertentu.
Secara umum, kata dia, pelanggaran HAM atau intoleransi beragama di Jawa Barat masih tinggi. âDari sisi jumlah nambah. Dari sisi kebijakan ada favoritisme agama tertentu,â katanya.
Tag Terkait
LPDP Lakukan Transplantasi Karang dan Pemberdayaan Masyarakat
Novo Nordisk Indonesia Menerapkan Pendekatan Holistik
Kepengurusan IESPA 2021-2026 Baru Siap Dorong Jutaan Gamers Jawa Barat
SimpleDesa dari SVN di KBB Beri Kemudahan Bagi Kepala Desa
Segudang Manfaat Elok Terasa di Desa Wisata Stone Garden
Tahun Ini, Sertifikasi Gratis TKDN dari Kemenprin Telah Lampaui Target
Jelang KTT G20 2022, Sebuah Dialog Digelar Guna Membangun Kolaborasi
384 Pembalap Ramaikan Teras Caf 1st Series di Lembang
Karier.mu dan Kartu Prakerja Bantu Asah Kompetensi Diri
Donatur Loyal Rumah Zakat Bisa Dapat Happiness Card, Ini Keuntungannya