Tata kelola pemerintahan Kota Bandung terbaik, ini tips Ridwan Kamil

Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung terpilih menjadi kota terbaik untuk tata kelola pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2015. Pemkot Bandung mendapatkan predikat tertinggi, yaitu A dengan nilai 80,2 dan menjadi satu-satunya kota dengan predikat A di Indonesia.

Di hadapan wali kota dan bupati yang hadir dalam penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) di Gedung Sabuga, Wali Kota Bandung memaparkan perjuangan Pemkot Bandung untuk mendapatkan predikat tertinggi. Predikat terbaik yang diraih Pemkot Bandung merupakan upaya kerja keras yang dilakukuan selama dua tahun terakhir.

Pria yang akrab disapa Emil ini, mengatakan kunci utama Pemkot Bandung dapat meraih predikat terbaik yakni political will dari pemimpin. Menurut dia, seorang pemimpin daerah harus mau turun ke lapangan, tidak hanya sekadar menerima laporan dari bawahan.

"Kuncinya adalah political will. Jadi pemimpin daerah harus mau ke dapur, bukan hanya menerima laporan, menerima tamu. Pemimpin harus mau datang ke masing-masing dinas membedah satu satu masalah, jadi tahu. Kalau tidak ada political will jangan harap SAKIP itu bisa juara, karena ekor itu gimana kepala," ujar Emil.

Dia mengatakan, untuk memperbaiki LHE AKIP Kota Bandung yang sebelumnya memiliki predikat CC bukanlah hal mudah. Sejak saat itu, Emil mengaku mulai mengevaluasi terkait capaian tersebut. Dia bahkan sengaja membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk SAKIP untuk membuat pemetaan masalah.

"Saya pingin tahun kenapa jika nilainya 48, penyakitnya ada di mana. Ternyata Kadisnya cuek, kabidnya cuek dan di bawahnya kerjanya suka-suka. Dari situ Saya coba pelajari tips dan trick dari tiap penghargaan itu," papar Emil.

Untuk mendorong pejabat di bawah pemerintahannya bekerja sesuai target, Emil bahkan membuat perjanjian kerja dengan para kepala dinas. Ia tidak segan-segan mencopot kepala dinas yang bekerja tidak sesuai target. "Minggu lalu berhentikan satu kepala dinas. Sudah saya beri waktu kinerjanya tidak tercapai. Tidak ada toleransi pejabat yang tidak bisa mengejar target," katanya.

Selain itu lanjut Emil, pihaknya juga berinisiatif meminta pendampingan kepada pihak Kemenpan RB untuk membimbing pejabat SKPD Kota Bandung agar sistem tata kelola pemerintahan di Kota Bandung berjalan baik.

"Camat kami rutin ke Jakarta untuk asistensi. Saya lihat apresiasi mereka rajin bulak-balik ke Jakarta. Jadi dibutuhkan sistem pendampingan yang kokoh. Yang tadinya tidak paham prosedurnya, jadi paham," katanya.

Emil menambahkan, pihaknya juga membangun sistem smart city untuk mengontrol kinerja pemerintahan di lingkungan Pemkot Bandung. Melalui sistem tersebut masyarakat dapat memantau kinerja pemerintahan.

"Kami bisa dievaluasi oleh warga. Tinggal pilih kinerja dinas mana. Ada warna merah belum tercapai. Ada yang melebihi target. Sehingga di akhir hari Pemkot Bandung ini sibuk secara kasat mata targetnya terkejar. Nanti saya diperiksa evaluasi mana yang tercapai dan tidak tercapai. Dengan begini semua paham kinerja sebagai birokrasi diawasi secara sistem oleh pimpinan dan masyarakat," ujarnya menegaskan.