Wacana jalan berbayar di Pasteur ditolak DPRD Kota Bandung

Bandung.merdeka.com - Penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar yang diajukan Pemkot Bandung dalam Raperda ditolak DPRD Kota Bandung. ERP dinilai masih belum bisa diterapkan karena terbentur Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang kriteria retribusi pengendalian lalu lintas.

Pernyataan tersebut dibacakan Ketua Pansus 10 DPRD Kota Bandung Entang Suryaman dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (10/2).

Entang menyebut pelayanan angkutan umum massal di Kota Bandung belum memenuhi standar sehingga tidak bisa menerapkan jalan berbayar untuk saat ini.

"Minimal yang telah diatur dalam Permenhub Nomor 10 Tahun 2012 mengenai standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan," kata Entang.

Selain itu, lanjut dia, dalam Raperda yang diajukan tidak tercantum dengan jelas ruas jalan mana saja yang akan diterapkan ERP. Padahal dalam pengajuan seharusnya Pemkot memberikan penjelasan detail rencana lokasi penerapannya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menanggapi dengan santai penolakan Raperda jalan berbayar. Emil mengaku tidak kecewa atas batalnya penerapan ERP di Jalan Pasteur.

Meski dianggap jalan yang menjadi sumber masalah, ia memaklumi wacananya masih berbenturan dengan aturan. Sebab jalan tersebut merupakan jalan nasional.

"Jadi antara niat dengan aturan belum memungkinkan. Karena kan retribusi itu nantinya ke PAD, sementara itu jalan nasional," katanya usai rapat paripurna.

Ia menyebutkan sebenarnya penerapan retribusi bukan hal yang utama. Baginya yang terpenting memecahkan masalah kemacetan akibat kendaraan yang kerap menumpuk ke pintu Tol Pasteur.

Padahal menurutnya, banyak pintu tol lainnya yang bisa dilalui masyarakat yang ingin masuk Bandung. Namun Jalan Pasteur selalu jadi pilihan warga sehingga berbuntut pada kemacetan terutama di hari-hari libur.

"Tujuannya kan bukan keren-kerenan, tapi ada problem yang ingin diselesaikan. Saya pelanggan Tol Moh Toha, kenapa orang-orang maunya ke Pasteur terus?" ujarnya.

Pemkot Bandung tetap fokus mengurai kemacetan di kawasan Pasteur. Alternatif lainnya adalah dengan menghadirkan transportasi massal yang mumpuni. Seperti LRT dan Cable Car. Diharapkan kehadirannya nanti menjadi gebrakan baru mengatasi kemacetan Kota Bandung.