Musim hujan, Pemprov Jabar minta 6 kabupaten dan kota bentuk BPBD

Bandung.merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengingatkan enam kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia menyebutkan, berdasarkan ramalan BMKG puncak musim hujan akan terjadi pada Februari 2016. Potensi bencana di Jawa Barat pada musim hujan adalah banjir, longsor dan puting beliung. Selain itu, Jawa Barat merupakan provinsi yang potensi bencananya sangat tinggi.

"Makanya dari sekarang sudah harus sedia mitigasi dan lain-lain, harus waspada. Jabar ini kan provinsi yang tertinggi potensi bencananya," kata Deddy di Bandung, Kamis (7/1).

Ia memuji komunitas di Jawa Barat yang solid dalam menghadapi resiko bencana, misalnya kesiapan forum-forum pengurangan resiko bencana di kabupaten atau kota. Mereka diharapkan turut mendorong kabupaten atau kota yang belum membentuk BPBD.

"Di samping juga BPBD-nya yang enam (kabupaten/kota) belum ada. Nanti mereka harus mendorong supaya ada BPBD. Saya kira penting, jangan saat bencana bingung mau bantu siapa, pertanggungjawaban bantuannya bagaimana, ujungnya ditangkap, diperiksa. Jangan sampai seperti itu," terang Deddy.

Untuk diketahui, enam daerah yang belum memiliki BPBD adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Purwakarta.

Dengan adanya BPBD, kata dia, pemerintah kabupaten/kota tidak akan kebingungan saat menghadapi bencana. Sebab, BPBD menjadi lembaga yang bertanggung jawab melakukan tanggap darurat, mitigasi bencana hingga menggunakan anggaran untuk bencana.

Menurut dia, menghadapi bencana tidak bisa hanya menggerakkan relawan masyarakat. Cara itu, kata dia, dikhawatirkan akan menimbulkan korban baru. Sebab, masyarakat tidak memiliki keterampilan khusus untuk mengatasi bencana.

"Jangan menggerakkan masyarakat yang tidak terlatih malah jadi korban. Maka harus ada badan yang bertanggung jawab (BPBD)," katanya.

Ia menambahkan, enam kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD diminta jangan cuek menanggapi dorongan pemerintah provinsi. "Jangan cuek, ini nyawa manusia. Pertanggungjawabannya di akhirat berat," ujarnya.

Saat ini, status Jabar dalam menghadapi resiko bencana musim hujan tergantung dari pemerintah kabupaten/kota. "Kita lihat eskalasinya. Biasanya yang menyatakan itu kan kabupaten/kota dulu. Darurat bencana kan mereka dulu, setelah itu kita baru mensuport," ujarnya.