Walhi Sebut Penilaian Piala Adipura 2018 Kota Bandung Tak Transparan

Bandung.merdeka.com - Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan turut menyampaikan pendapatnya terkait Kota Bandung yang gagal meraih Piala Adipura tahun 2018. Dadan justru menyoroti proses penilaian Adipura yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) yang dinilai tidak transparan.

Salah satu faktor yang membuat Kota Bandung gagal meraih Adipura yakni terkait kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sarimukti yang dinilai kurang baik sehingga memiliki bobot nilai rendah. Dadan justru mempertanyakan hal tersebut, sebab beberapa tahun ke belakang pun kondisi TPA Sarimukti tidak berubah.

"Menurut saya proses penilaian Adipura yang dibentuk KLHK ini tidak transparan. Sebab dari sisi lapangan (kondisi TPA) tidak jauh beda apa yang terjadi 2 tahun ke belakang dengan yang terjadi hari ini," ujar Dadan saat dihubungi lewat ponselnya, Rabu (16/1).

Dadan mengungkapkan, dari pandangan Walhi, kondisi TPA Sarimukti sejak 5 tahun lalu juga memang sudah buruk. Hal ini dilihat dari manajemen pengelolaan sampah yang dinilai tidak tepat.

"Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengeloalam sampah tidak dikenal lagi istilah TPA, yang ada tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi sampah itu dikelola bukan dibuang dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Mandatnya undang-undang minimal pola sanitary landfill. Jadi sampah tidak di-open dumping, tidak hanya ditumpuk-tumpuk, tapi bisa dikomposting, biodigester. Yang jelas ada pengelolaan, pengelolaan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan," ungkapnya.

Saat disinggung terkait adanya faktor pergantian kepemimpinan, Dadan menyebut hal itu terlalu dini. Sebab Wali Kota Bandung yang baru, baru menjabat beberapa bulan.

"Bedanya kalau walkot lama lebih aktif di medsos, kalau sekarang tidak aktif seperti wali kota sebelumnya. Kemudian ini (wali kota baru) baru menjabat. Kita belum memberikan evaluasi karena proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu yang kemudian bisa kita lihat seberapa besar komitmen walkot baru terhadap lingkungan. Jadi itu bisa dilihat dari dokumen RPJMD dan kegiatan pembangunan," ungkapnya.

Dari kacamata Walhi, Dadan menegaskan bukan persoalan Kota Bandung mendapat atau tidak mendapatkan Piala Adipura. Yang terpenting adalah komitmen dari Pemkot Bandung untuk memperbaiki lingkungan

"Yang pasti bagi Bandung bukan persoalaan dapat Adipura atau enggak, bagi Walhi tidak penting. Sebenarnya yang patut kita lihat seberapa komitmen perbaikan lingkungan di kota Bandung. Program Kang Pisman yang digalakan Pemkot Bandung sudah bagus, namum catata kami itu harus terus diperluas," katanya.

Â