Angkutan umum bakal mogok massal mulai 10 sampai 13 Oktober

Bandung.merdeka.com - Ketua Organda Kota Bandung Neneng Zuraedah mengakui adanya rencana aksi unjuk rasa dan mogok sopir angkutan umum se-Bandung Raya selama empat hari. Surat pemberitahuan sudah disampaikan ke Organda dan rencananya akan dilaksanakan pada 10-13 Oktober mendatang.

"Memang betul kami dapat tembusan dari organisasi aliansi. Bahwa mereka akan bergerak (aksi) tanggal 10 sampai tanggal 13 (Oktober)," kata Neneng saat dihubungi, Jumat (6/10).

Neneng menuturkan berdasarkan surat tersebut, sopir angkutan yang ikut aksi di antaranya sopir angkutan kota dan taksi konvensional. Rencananya ada ribuan sopir angkutan yang akan berunjuk rasa dan mogok melayani penumpang.

Menurutnya, aksi ini dilakukan sebagai sikap atas keberadaan angkutan online yang semakin banyak. Mereka menolak angkutan online karena merugikan angkutan konvensional. Apalagi aturan yang diberlakukan bagi angkutan online tak kunjung jelas.

"Tujuannya untuk mengenai penolakan angkutan kendaraan yang tidak berizin, yang memakai aplikasi. Menolak. Karena sudah luar biasa di Bandung ini. Sudah bicarakan ke gubernur. Tapi sampai hari ini ga ada realisasi apapun," tuturnya.

Namun Neneng mengaku belum mengetahui mengenai titik-titik aksi secara detail. Belum ada koordinasi langsung dengan aliansi karena informasi yang diterima baru surat pemberitahuan. Ia mengatakan akan segera melakukan pertemuan untuk pembahasan aksi yang akan digelar.

Sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan lewat media sosial adanya rencana unjuk rasa dna mogok massal angkutan umum pada tanggal 10-13 Oktober 2017. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat bisa mengantisipasi dan tidka kaget jika aksi tersebut dilakukan.

Pemkot mulai antisipasi

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan Pemkot Bandung akan menyiapkan kendaraan cadangan untuk transportasi warga Kota Bandung. Hal ini mengantisipasi rencana mogok massal angkutan konvensional pada 10-13 Oktober mendatang seperti yang disosialisasikan lewat media sosial.

Didi menuturkan kendaraan cadangan ini akan dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan angkutan warga. Di samping bus Damri, Trans Metro Bandung serta bus sekolah yang dipastikan tetap beroperasi, ada kendaraan cadangan yang disiagakan.

"Kita punya bus cadangan, ada 14 bus besar itu akan dioperasikan titiknya ditentukan, nanti akan dipublish ke masyarakat, kemudian ada delapan bus sedang itu juga sama akan beroperasi. Kemudian ada 28 mobil dinas akan dioperasikan tiap terminal," kata Didi.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, ada 222 unit kendaraan yang akan beroperasi di 19 koridor. Jumlah tersebut terdiri dari 40 unit TMB, 79 bus Damri dalam kota, 36 bus sekolah, 75 Damri AKDP, dan 2 unit bus buruh. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memperbantukan kendaraan bis, terdiri dari 14 unit bus besar untuk melayani 8 rute dan 8 unit bus sedang yang melayani 4 rute. Ada pula 28 kendaraan operasional milik para pejabat Dinas Perhubungan yang akan bersiaga di 20 titik.

"Kami juga menerima bantuan dari SKPD lain jika ada yang mau memperbantukan kendaraan operasionalnya. Namun data dan rutenya masih kami proses," kata Didi

Didi berharap dengan antisipasi ini transportasi di Kota Bandung tidak akan lumpuh akibat mogok massal. Ia pun meminta masyarakat juga mengantisipasi pada rencana jadwal mogok massal tersebut sehingga tidak kesulitan pergi ke tempat tujuan.

Oleh karena itu, ia mengatakan Dishub Kota Bandung telah menyosialisasikan rencana demo angkutan umum kepada gubernur tersebut sejak dini. Salah satunya lewat media sosial.

"Tahapan pertama sudah kita lakukan di media sosial yaitu penyiapan mental masyarakat supaya tidak panik menghadapi demo juga mereka menyiapkan transportasi yang mandiri," ungkapnya.

Seperti diberitakan, kelompok masyarakat yang menamai dirinya Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate pada tanggal 10-13 Oktober 2017. Mereka adalah para pengemudi angkutan umum, terdiri dari angkutan kota, bus kecil, dan elf se-Jawa Barat yang menuntut pembekuan angkutan umum daring kepada pemerintah pusat.

Unjuk rasa tersebut akan mengakibatkan tidak beroperasinya angkutan kota selama tiga hari. Untuk itu, pemerintah kota memandang perlu untuk melakukan tindakan antisipasi agar aktivitas warga tidak terganggu.

"Yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka yang berunjuk rasa sebagian adalah warga kita (Kota Bandung). Para pengguna transportasi yang terkena dampak juga warga kita. Jadi kita harus pikirkan keduanya," ucap Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menambahkan.