Bagi PKS, mau pemimpin laki-laki atau perempuan yang penting kualitas

Bandung.merdeka.com - DPP PKS bereaksi dengan adanya penolakan soal calon pemimpin perempuan yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) Aliansi Masyarakat Peduli Jabar (AMPJ).‎ Baginya tidak masalah seorang perempuan memimpin asalkan mereka memiliki kualitas dalam kepemimpinan.

Pernyataan itu sekaligus menjawab keputusan DPW PKS Jawa Barat yang telah mengerucutkan Netty Prasetyani dan Ahmad Syaikhu sebagai calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.

"Jadi, mau dia laki-laki atau perempuan, asalkan punya kualitas dan integritas, maka wajar kalau demikian. Tetapi, yang nanti memutuskan kan tetap Badan Pekerja Majelis Syuro," kata‎ Ketua Bidang Pemuda DPP PKS Mardani Ali Sera di Bandung, Rabu (31/5). ‎

Dia kembali menegaskan, "Era saat ini adalah eranya "The Age og Women" dan PKS tidak pernah membedakan kader laki-laki maupun perempuan dalam berkarya."

Meskipun demikian, Mardani pun menghormati aspirasi yang disampaikan AMPJ tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan AMPJ merupakan hak mereka. "Kami menghormati sikap teman-teman dari AMPJ yang menolak cagub Jabar perempuan. Kami mah santai karena itu hak mereka," ujarnya.

Dia menambahkan, kemunculan Netty sebagai kandidat cagub Jabar pun dapat mematahkan opini yang memandang PKS tidak peka terhadap perempuan. "Contoh lain adalah pengganti Fahri Hamzah, yakni Ibu Ledia Hanifah. Kalau ini sukses, maka akan jadi sejarah bahwa ada Wakil Ketua DPR RI perempuan dari PKS," katanya.

Sebelumnya, AMPJ menolak pengusungan Netty Prasetyani sebagai cagub Jabar oleh DPW PKS Jabar. Sebagai partai berbasis Islam, PKS dinilai tidak konsisten soal pegangan panduan pemimpinnya.

"Sebagai satu-satunya partai yang saat ini merepresentasikan Islam, PKS seharusnya tahu dasar fiqih pencalonan pemimpin, dimana laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan untuk menjadi pemimpin," kata Ketua Presidium AMPJ Roinul Balad.

Menurut Roinul, Pilgub Jabar 2018 yang kini tinggal hitungan bulan harus disikapi bersama, terutama dalam mengawal estafet kepemimpinan di Jabar menuju Jabar Kahiji yang lebih Islami. "Oleh karenanya, kami menyatakan sikap menolak pencalonan pemimpin perempuan di Pilgub Jabar 2018," kata Roinul.