Ribut penolakan calon perempuan di Pilgub Jabar, ini kata istri Aher

Bandung.merdeka.com - Netty Prasetyani tidak terlalu menanggapi serius pernyataan sejumlah ormas di Jawa Barat yang menolak kehadiran perempuan menjadi pemimpin di Jawa Barat. Istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan itu menilai penolakan yang hadir terlalu dini, terlebih dirinya baru diusulkan DPW PKS Jabar dan belum ada keputusan mutlak maju di Pilgub Jabar 2018.

Netty yang merupakan Ketua PKK Jabar itu menilai, justru ormas-ormas yang menolak langkah tersebut salah kaprah karena, proses pengusungan tersebut belum mencapai keputusan akhir yang nantinya bermuara di KPU.

"Saya enggak perlu reaksioner, karena kan baru disebut sebagai aspirasi dari bawah, kan belum diputuskan. Kenapa orang sudah apriori terlebih dahulu?," kata Netty di Gedung Negara, Pakuan Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

Dia menyebut, penolakan tersebut bisa dikatakan sebagai ketakutan berlebih, sebab isu perempuan memegang roda pemerintahan menjadi pertentangan.‎ "Belum ada keputusannya-kan. Orang belum tentu jadi juga. Itu ketakutan berlebihan, saya senjata enggak punya, beladiri enggak menguasai, apa yang ditakuti?," katanya.

Meski demikian dia menilai wajar jika serangan-serangan tersebut mulai dilancarkan jelang Pilgub Jabar. "Memang isu kepemimpinan perempuan ini merupakan tema yang masih baru atau belum menjadi mainstream sehingga wajar ada reaksi beberapa komunitas yang meragukan," katanya.

Menurut dia, untuk menjawab pertentangan itu, perlu ada ruang dialog agar tidak menyudutkan kaum perempuan yang mempunyai hak akses yang sama dalam ruang politik meski ada pembatasan keterwakilan.

"Mari kita bicarakan secara ilmiah, kita bongkar secara historis, kita bongkar secara nilai pemahaman agama bagaimana menempatkan perempuan dalam kepemimpinan," terangnya.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ) menolak pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub 2018 terdapat figur perempuan. Bahkan, pihaknya menolak jika Jawa Barat nantinya dipimpin oleh perempuan yang jelas bertentangan dengan agama.

Menurut Ketua Presidium AMPJ, Roinul Balad masih banyak kaum pria yang lebih sanggup memimpin provinsi dengan jumlah penduduk 46 juta jiwa ini. "Banyak pihak yang tidak akan menerima bila ada sosok perempuan menjadi pemimpin," katanya kemarin.