Pemkot Bandung akui belum punya cetak biru penataan PKL

Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung mengakui belum memiliki cetak biru (blue print) mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan selama ini baru secara spontan, tanpa rencana yang tersusun secara komprehensif.

"Secara tim, kami seperti enggak punya arah, tapi secara kinerja kedinasan, terutama untuk usaha non-formal itu sudah jelas ada target yaitu PKL punya kemampuan sebagai pedagang formal," ujar Sekretaris tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) PKL Kota Bandung Priana Wirasaputra kepada wartawan di sela acara pembinaan dan evaluasi kegiatan pembinaan PKL dan asongan di Hotel Savoy Homan, Kamis (27/4).

Priana yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung ini mengatakan, Kota Bandung pun belum memiliki rancangan komprehensif terkait penataan PKL. Padahal seharusnya SKPD yang tergabung dalam tim Satgasus membuat rencana usulan.

"Ketidakjelasannya misalkan tahun ini penataan mau yang mana dulu. Karena tersebar di semua Bandung. Lalu mana dulu dan caranya gimana apa renovasi atau relokasi ke mana. Itu enggak jelas sekarang, jadi hanya spontanitas," katanya.

Berdasarkan data Bappeda tahun 2015 tercatat ada 22 ribu PKL di Kota Bandung. Menurut Priana, diperlukan upaya lintas sektor untuk menangani masalah PKL di Kota Bandung.

"Ini kan penanganan lintas sektor. Tugas tim Satgasus ini kan dari mulai perencanaan penataan, penegakan hukun dan pembinaan. Dinas koperasi di pembinaan, kemudian untuk penataan ada di Distaru. Ini harus sinergi koordinasi," ucapnya.

Priana pun mengaku, di Dinas Koperasi sendiri pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp 500 juta pada tahun ini untuk pembinaan kepada 1.350 PKL. Sampai bulan April ini, kata dia, sekitar 300 PKL yang mengikuti pembinaan.

"Bentuk pembinaannya berupa bintek, fasilitasi permodalan, pertemuan PKL dengan lembaga keuangan dan pembentukan organisasi," katanya.

Lebih lanjut Priana mengatakan, untuk target pembinaan ini dilakukan kepada para PKL yang sudah direlokasi. Tujuannya supaya usahanya lebih berkembang.

"Idealnya semua harus dibina. Namun baru 1.350 PKL di 2017 yang dibina. Di antara PKL yang sudah direlokasi diantaranya PKL Cihampelas 192 orang, Kosambi 30 orang, Tamansari 30 orang, Ujung Berung 130. Inginnya sih semua yang 22.000 PKL, tapi kami menyesuaikan anggaran," ungkapnya

PKL Cicadas ingin ditata seperti di Cihampelas

Sementara itu, rencana relokasi penataan PKL Cicadas akan memasuki babak baru. Ketua Satgasus PKL Kota Bandung Oded M Danial mengatakan telah menyampaikan hasil rapat Tim Satgasus terkait rencana penataan PKL Cicadas kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa untuk menata PKL Cicadas, Pemkot Bandung sebaiknya menyiapkan tempat relokasi baru yang dianggarkan dari APBD seperti yang dilakukan di Cihampelas dengan membangun Teras Cihampelas. Sebab untuk mencari lahan relokasi dengan skema kerja sama dirasa cukup sulit.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Pedagang Kaki lima Cicadas, Suherman menyambut positif rencana tersebut. Menurut dia para pedagang di Cicadas dapat direlokasi seperti halnya yang dilakukan kepada PKL Cihampelas.

"Kalau memang benar seperti di Cihampelas mungkin kami menyambut positif. Karena saya punya opsi kalau memang dipanggil (oleh pemkot Bandung), Saya mau menyampaikan usulan seperti di Cihampelas," ujarnya.

Menurut dia, para pedagang di Cicadas pun menginginkan agar relokasi di Cicadas dilakukan seperti halnya di Cihampelas. Para pedagang akan setuju jika rencana tersebut dapat benar-benar diwujudkan oleh pemkot.

"Nah ketika Teras Cihampelas muncul disosialisasikan kepada pedagang, para pedagang di sinipun banyak yang menginginkan dibuatkan skywalk. Mereka bilang kalau itu (relokasi ke skywalk) bagus. Di bawahnya jalan di atasnya jadi tempat berjualan misalnya. Mereka (para pedagang) merespon," katanya.

Namun demikian, kalaupun rencana tersebut sulit diwujudkan, lanjut Suherman, pihaknya tetap menginginkan para pedagang direlolasi ke Superbazar yang berada di Jalan Cikutra.

"Kalau PKL inginnya sih ditata di tempatnya di lokasi sekarang ini. Walaupun relokasi keinginannya di Superbazar," katanya.

Menurut Suherman, saat ini pihaknya menaungi sebanyak 602 pedagang yang berada di bawah koordinasinya. Namun jumlah ini belum termasuk yang berada di Jalan Cikutra. Jika dijumlahkan bisa mencapai 1300 pedagang.

"Kalau jumlah yang Saya kelola di Kecamatan Cibeunying (Kidul), tidak termasuk Kecamatan Batunggal dan Kiaracondong itu ada 602 pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cibeunying. Karena itu kan terbagi bagi ke tiga kecamatan. Nah masing-masing itu ada koordinator, ada ketua wilayahnya," ujarnya.