Menteri Susi : Jangan sampai perikanan tangkap dikasih ke asing

Bandung.merdeka.com - ‎Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti bisa jadi merasa orang paling bahagia saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Sebab, Perpres itulah yang menutup kemungkinan asing melakukan aktivitas dan investasi di perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia.

"‎Pak Presiden Jokowi itu orang peduli dan komitmen terhadap ekonomi nasional. Makannya dibuat Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Akhirnya buat dan ini adalah kemenangan luar biasa. Kemenangan bangsa. Perikanan tangkap menjadi sumber daya alam yang 100 persen untuk Indonesia," kata Susi dalam kuliah umumnya di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesa, Kota Bandung, Jumat (3/2).

Dia mengatakan, boleh saja sumber daya seperti minyak dan gas ada keterlibatan oleh asing seperti yang selama ini terjadi. Namun tidak untuk SDA ikan yang ada di perairan Indonesia. "Tapi perikanan tangkap dua pertiga yang ada di NKRI ini hanya untuk Indonesia saja. Tidak untuk asing," ujarnya.

Susi berharap Perpres yang dibuat di masa pemerintahan Jokowi bisa dipertahankan tentang kekayaan alam di laut Indonesia ini. Yang dikhawatirkan Susi ini justru saat ganti rezim, kebijakan yang pro terhadap kekayaan alam Indonesia ini juga ikut berubah.

"Saya ingin akademisi harus menjaga. ‎Saya takut Perpres direvisi. Ini harus dijaga ilmuwan, politikus. Tapi politikus senang mengubah-ubah ya. Nanti ganti rezim ganti aturan. Saya yakin alumni ITB ini nanti ada yang jadi tokoh nasional untuk bisa mempertahankan," ujarnya.

‎"Pokoknya jangan sampai perikanan tangkap ini dikasihkan pada pihak asing," ujarnya menambahkan.

Dia mengatakan, dengan hadirnya Perpres ini sudah saatnya nelayan RI Berdaulat. Bukan asing lagi. Saat ini, kata dia, nelayan di Indonesia sudah berkurang drastis akibat kebijakan sebelumnya yang membebaskan kapal asing mengambil ikan di perairan Indonesia.

"Persoalan perikanan terbesar kita rumah tangga nelayan turun dari menjadi hanya 800 ribu KK saja dari 1,6 juta KK. Itu hasil sensus sepuluh tahun terakhir," ujarnya.