Bangun logistik ramping, FGD Sislognas libatkan berbagai pihak

Oleh Mohammad Taufik pada 23 Januari 2017, 12:41 WIB

Bandung.merdeka.com - Guna membangun logistik yang ramping atau seamless untuk memperkecil disparitas harga komoditas pokok dan strategis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) menggelar Forum Discussion Group (FGD) Sistim Logistik Nasional (Sislognas), Senin (23/1).

Bertempat di Graha Pos Indonesia Bandung, FGD Sislognas ini juga diselenggarakan dalam upaya merespon kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk memperkecil disparitas harga komoditas semen antar Pulau Jawa dan Papua. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan pemangkasan harga BBM di Papua sama dengan di Pulau Jawa.

Serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga harga komoditas di seluruh Indonesia tidak jauh berbeda, bahkan sama. Sebagai contoh, harga satu sak semen di Pulau Jawa Rp 70 ribu tetapi di Papua terutama daerah Kabupaten Puncak, Wamena, dan wilayah pegunungan Papua lainnya bisa mencapai Rp 800 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Pekerjaan rumah tersebut oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan dapat diwujudkan oleh Pemerintah secara bersama dengan pemangku kepentingan yang terlibat, terutama BUMN-BUMN produsen semen seperti PT Semen Indonesia (Persero), dan BUMN logistik seperti PT Pos Indonesia, BGR, serta pelaku dan penyedia jasa logistik swasta lainnya.

"Bukan hanya semen, namun juga pemerataan komoditas pokok lainnya seperti sembilan bahan pokok. Selain masalah harga, perbedaan tersebut juga menyangkut masalah keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah NKRI," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, Senin (23/1).

FGD yang dihadiri lebih dari 100 orang peserta terdiri dari berbagai unsur Pemerintah, BUMN dan swasta serta tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang Sislognas menjadi pembicara yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menjelaskan mengenai Perspektif Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Perdagangan Semen di Indonesia.

Kemudian, Aunur Rosyidi, Direktur Pemasaran dan Supply Chanin, PT. Semen Indonesia (Persero) menjelaskan tentang Perspektif Kebijakan Korporasi dalam Penyediaan Semen di Indonesia, Gilarsi. W.Setijono Direktur Utama PT. Pos Indonesia menjelaskan tentang Perspektif Korporasi (Pos) dalam Pengembangan Layanan Supply and Demand Chain di Remote Area.

Serta Dr. Hoetomo Lembito, Pokja SISLOGNAS menjelaskan tentang Perspektif Pokja SISLOGNAS Solusi untuk Memperkecil Disparitas Harga Semen antara Pulau Jawa dan Remote Area, dan Prof. Senator Nur Bahagia Pusat Pengkajian Rantai Pasok dan Logistik, ITB menjelaskan mengenai Perspektif Akademisi tentang Solusi untuk Memperkecil Disparitas Harga Semen antara Pulau Jawa dan Remote Area.

"Kesenjangan antara kota dan desa masih menjadi isu krusial di Indonesia hingga saat ini. Kondisi mayoritas warga yang tinggal di pelosok desa dan daerah perbatasan pada umumnya hampir sama, yakni rerata pendapatannya rendah, sedangkan harga-harga berbagai komoditas harus dibayar lebih mahal. Sebaliknya, warga di perkotaan pada umumnya memiliki pendapatan cukup tinggi, dan harga-harga lebih murah dibandingkan dengan perdesaan," ujarnya.

Tag Terkait