Pos Indonesia jembatani masyarakat pedesaan dapat harga sembako murah

Bandung.merdeka.com - Melihat fenomena mahalnya harga kebutuhan pokok di kawasan pedesaan, khususnya di daerah terpencil seperti Papua. PT Pos Indonesia (Persero) berupaya menjembatani hal tersebut, salah satu yang dilakukan oleh Pos Indonesia tentu dalam hal pendistribusian sistem logistik.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W. Setijono mengatakan, Pos Indonesia sebagai BUMN dengan jaringan kantor terluas di Indonesia, merasa tantangan untuk bisa membantu menjembatani masalah kesenjangan antara perkotaan dengan pedesaan.

Perseroan, kata dia, sejak lahir mengembang beberapa misi diantaranya sebagai perpanjangan pemerintah dalam konteks pembangunan. Terutama untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah perbatasan agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik.

"Artinya fungsi perseroan sebagai agent for development pemerintah harus terus dijalankan," ujar Gilarsi saat ditemui dalam acara Forum Duscussion Group (FGD) Sistem Logistik Nasional (Sislognas) di Graha Pos Indonesia Bandung, Senin (23/1).

Guna mensukseskan dan menjalankan misinya dengan baik, Pos Indonesia menghadapi tantangan yakni masalah disparitas antara rural dan urban, antara pedesaan dengan perkotaan.

Masalah sistem logistik yang belum berkeadilan, membuat masyarakat yang pendapatannya rendah justru membayar harga komoditas yang tinggi. Sedangkan masyarakat perkotaan dengan pendapatan tinggi bisa memperoleh harga komoditi lebih murah.

"Oleh karena itu, kondisi tersebut coba dijembatani oleh Pos Indonesia agar disparitasnya tidak terlalu jauh, salah satunya dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," jelasnya.

Pos Indonesia memiliki jaringan lebih dati 4.800 kantor pos, yang 73 persen diantaranya berada di daerah termasuk pedesaan. Hal tersebut sangat memungkinkan bagi Pos Indonesia melalui pemanfaatan infrastruktur dan SDM yang tersebar, serta dukungan pemerintah berperan menjadi salah satu backbone logistik nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV tahun 2016 Bidang E-commerce Logistik disebutkan perlunya meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistim Logistik Nasional (Sislognas) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman. Serta perlunya revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional.