2019 Seluruh masyarakat Indonesia ditargetkan ikut BPJS Kesehatan

Bandung.merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memasang target di tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah bergabung dan memiliki kartu kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Regional V Jawa Barat, Mohammad Edison, mengatakan hingga saat ini jumlah masyarakat belum bergabung dengan BPJS Kesehatan masih banyak. Di Jawa Barat saja, kata dia, baru ada 68 persen masyarakat bergabung dengan BPJS Kesehatan.

"Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan per bulan Oktober 2016 sejumlah 28.414.936 orang atau 68 persen dari total penduduk di Provinsi Jawa Barat. Ke depan ditargetkan tahun 2019 seluruh masyarakat bisa memiliki kartu BPJS Kesehatan," kata Edison saat ditemui dalam acara media gathering, Jumat (11/11).

Edison menjabarkan, capaian rekrutmen peserta untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), BUMN, BU swasta lainnya sebanyak 4.441.217 orang untuk wilayah Jawa Barat. Sedangkan terdapat 2.611 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 277 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL) di wilayah Jawa Barat yang sudah bekerja sama.

Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD adalah sebanyak 1.486.629 jiwa yang merupakan peserta PBI yang didaftarkan oleh kota atau kabupaten di Jawa Barat dan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (KPBI) APBN sebesar 15.575.359 jiwa di Jawa Barat.

"Sedangkan dari 27 kota dan kabupaten sejumlah 24 dari total keseluruhan sudah mengintegrasikan PBI APBD BPJS Kesehatan. Sementara itu, untuk tiga kabupaten lainnya masih dalam proses persiapan dan pendekatan," ujarnya.

Rekrut 94 kader JKN-KIS

Guna meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS), mulai Oktober 2016 lalu pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan perekrutan kader khusus untuk JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Regional V Jawa Barat, Mohammad Edison, mengatakan perekrutan kader JKN-KIS ini karena populasi dalam sektor internal adalah tantangan terbesar, dan tentu saja ini menjadi kewajiban bagi BPJS Kesehatan untuk bekerja lebih maksimal.

"Untuk itu, BPJS Kesehatan melakukan kerja sama untuk menyukseskan program JKN-KIS karena menjadi tanggung jawab kita semua," kata Edison.

Edison menjabarkan, perekrutan kader JKN-KIS ini dilaksanakan di lima wilayah, yakni kantor cabang divisi regional V yaitu Bandung, Karawang, Cirebon, Sukabumi, dan Tasikmalaya dengan jumlah kader mencapai 94 orang.

"Jumlah tersebut sesuai dengan persyaratan untuk menjadi kader JKN-KIS. Kader ini bertugas membantu proses pendaftaran, dan sosialisasi kepada masyarakat dan penduduk serta proses penagihan iuran peserta JKN-KIS," ujarnya.

Kader JKN-KIS akan bertugas melakukan sosialisasi khususnya bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rendah karena hingga saat ini masih banyak yang belum bergabung dengan JKN-KIS.