Bandung akan jadi percontohan aplikasi monitoring pelayanan publik KPK

Bandung.merdeka.com - Kota Bandung akan menjadi salah satu kota percontohan penerapan aplikasi untuk monitoring pelayanan publik dari KPK. Sebuah aplikasi bernama JAGA ini, akan diterapkan untuk memantau pelayanan publik dan keuangan sebagai bentuk transparansi yang bisa diakses oleh warga.

Hal itu terungkap saat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Deputi Informasi dan Data KPK RI Hary Budiarto di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (18/10).

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, dengan hadirnya aplikasi ini masyarakat dapat ikut memantau transparansi keuangan di tempat-tempat pelayanan publik seperti institusi pendidikan dan kesehatan.

"JAGA ini aplikasi yang bisa diakses warga, bisa mengecek data sekolah, anggaran sekolah, juga bisa komplain kalau ada pelanggaran yang nanti dimonitor KPK juga pelayanan dan lain-lain. Sehingga dengan begitu semua sekolah, puskesmas, rumah sakit harus tahu ada monitoring pelayanan publik dan keuangan yang harus transparan yang bisa diakses warga," ujar Emil kepada wartawan.

Emil mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari rencana penerapan aplikasi ini pihaknya segera menugaskan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Perizinan agar mengunggah data-data yang dibutuhkan sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Tiga dinas itu yang akan melakukan itu. Datanya sudah ada betul-betul tinggal upload. Bandung punya RKAS (rencana kerja anggaran sekolah), nanti setiap sekolah punya data online APBD sekolah itu harus disetujui Disdik. Data itu diupload, wajar tidak wajar akan dimonitor dengan warga," katanya.

Menurut Emil aplikasi dari KPK ini rencananya akan diluncurkan 9 Desember mendatang di Istana Negara. Selain Bandung ada tiga kota lain yang juga menjadi percontohan yakni Jakarta, Semarang dan Surabaya.

"Akan diluncurkan di hadapan Bapak Presiden dengan 4 kota yang dijadikan percontohan terlebih dahulu. Launchingnya di Istana," ungkapnya.

Emil menambahkan, aplikasi ini nantinya akan terkoneksi dengan sistem yang telah diterapkan Pemkot Bandung. "Tentu nanti akan terkoneksi misalnya ke SIP (sip.bandung.go.id) untuk mengecek integritas lurah camat," ujarnya memungkasi.