Aturan zonasi PPDB dinilai tidak adil, kantor Ridwan Kamil didemo orang tua siswa

Bandung.merdeka.com - Polemik soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 belum juga usai. Sejumlah orang tua siswa melakukan unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (17/7). Mereka masih belum merasa puas dengan aturan sistem zonasi yang dinilai tidak adil dalam proses PPDB 2018.

Dengan membawa poster, mereka menyampaikan orasinya tepat di depan plaza balai kota. Tak sedikit dari para orang tua yang turut serta membawa anak mereka yang hingga saat ini belum bersekolah karena ingin bersekolah di sekolah negeri.

Salah seorang orang tua siswa, Heriawan Susanto (64) mengatakan, dirinya menilai aturan sistem zonasi dinilai tidak adil. Heriawan yang merupakan warga Kampung Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung itu memasukan anaknya ke SMPN 35 Kota Bandung yang berada di Dago. Pertimbangannya SMPN 35 merupakan sekolah negeri yang paling dekat rumahnya. Namun, anaknya dinyatakan tidak diterima meskipun menggunakan kuota 10 persen dari warga di perbatasan.

Padahal, dari sisi akademis, anak bungsunya tersebut selalu mendapatkan juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan setelah lulus SD, anaknya tersebut menjadi lulusan terbaik di sekolahnya.

"Anak saya rata-rata nilainya 9,3. Anak saya sudah memiliki NEM tinggi, bahkan terakhir mendapat nilai terbaik dari SD Pakar II, dia terbaik 27,4. Saya hanya ingin anak saya sekolah di sekolah terdekat bukan favorit tetapi kenyataannya sekarang tergeser dengan zonasi. Kalau sekolah swasta enggak ada yang terdekat," ujar Heriawan kepada awak media di lokasi.

Heriawan mengaku ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk meminta kejelasan terkait nasib anaknya. Sebab hingga saat ini anaknya belum bersekolah. Padahal hari pertama sekolah telah dimulai pada 16 Juli kemarin.

"Tolong bapak-bapak pikirkan pake rasional dan hati nurani kalau bapak punya anak seperti ini gimana. Apa anak-anak pintar seperti ini tidak dibutuhkan di negeri ini, kalau tidak dibutuhkan ya udah tidak usah sekolah. Negeri ini mau dibawa kemana," ungkapnya.

Dalam sepuluh hari terakhir ini, Herianto juga mengaku mendatangi Kantor Disdik Kota Bandung mempertanyakan regulasi terhadap kuota warga perbatasan. Dia pun dijanjikan oleh salah seorang pegawai disdik bahwa siswa yang memiliki nilai akademik akan disalurkan ke sekolah terdekat.

"Iya katanya kalau rata-rata nilai 9 akan disalurkan ke sekolah terdekat. Tapi itu di Disdik (Dinas Pendidikan) hanya angin surga," ucapnya.

Usai melakukan unjuk rasa, Herianto dan para orang tua siswa yang berunjuk rasa diterima oleh perwakilan Pemkot Bandung untuk audiensi. Lalu para pendemo dijanjikan bakal mendapatkan solusi paling lambat pada Jumat (20/7) nanti.

Apabila pada waktu yang dijanjikan ternyata anaknya masih belum mendapatkan sekolah, Herianto akan pergi ke Jakarta menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden Jokowi.

"Saya nunggu minggu ini, kalau tidak ada saya akan pergi ke istana. Saya sudah tidak perduli mau diterima atau tidak yang penting saya sudah berusaha. Saya akan bilang kepada Bapak Presiden apakah butuh nggak anak ini, kalau udah nggak dibutuhin saya nggak akan disekolahin, biar saya suruh dagang aja," katanya.