Ditelantarkan Gerindra, PDIP persilakan PKS berkoalisi di Pilgub Jabar

Bandung.merdeka.com - Gerindra sebagai partai yang kerap bersekutu dengan PKS dalam berbagai event politik terancam bubar pada Pilgub Jabar 2018. Ini dikarenakan keinginan partai besutan Prabowo Subianto tersebut memilih bergabung bersama poros baru Demokrat cs.

Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanuddin mengatakan, pihaknya membuka bagi partai manapun yang masih ingin bergabung dengan koalisi yang dibangun bersama Golkar. Dua partai besar ini juga kemungkinan akan digenapkan dengan hadirnya Hanura.

"Kalau PKS ya silakan kalau mau bergabung dengan kami," kata Tubagus dalam jumpa pers terkait koalisi dengan Golkar di Kantor DPD Partai PDIP Jabar, Kota Bandung, Jumat (13/10).

Hanya saja Tubagus menyodorkan syarat dimana PKS tidak membawa langsung bakal calon Gubernur yang bakal diusung. "Tidak bawa calon gubernur (kalau mau bergabung)," terangnya.

Jalinan kerja sama yang dibangun PDIP dan Partai Golkar dalam rangka membangun koalisi jelang Pilgub Jabar 2018 memang semakin kuat. Bahkan, dalam waktu dekat, kedua partai sepakat untuk menandatangani nota kesepakatan koalisi.Â

Tubagus menambahkan, dalam pertemuan ini, telah diperoleh dua kesepakatan penting. Pertama, PDIP dan Golkar sepakat untuk berkoalisi dalam menyukseskan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar.Â

 "Insya Allah semuanya, tapi paling tidak 11 atau 12 kabupaten/kota di hampir setiap daerah kalau nomor 1-nya PDIP, nomor 2-nya Golkar. Jika nomor 1-nya Golkar, nomor 2-nya PDIP. Jadi kalau dua kekuatan ini bergabung, cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jabar," ungkapnya.Â

Kesepakatan kedua, lanjut Hasanudin, PDIP dan Golkar sepakat untuk berkoalisi di Pilgub Jabar 2018. Kesepakatan tersebut akan segera dilaporkan kepada DPP masing-masing partai dan menyerahkan sepenuhnya penetapan cagub/cawagub Jabar kepada pihak DPP PDIP dan DPP Partai Golkar.Â

 "Kami sepakat dengan sungguh-sungguh dan ikhlas bekerja sama atau berkoalisi dengan Golkar. Dan Minggu depan kami akan melaporkan kepada DPP dan biarkanlah DPP bicara lebih lanjut soal nomor 1 nomor 2. Itu akan diputuskan oleh DPP Golkar dan PDIP, jadi clear," tegas Hasanudin seraya menyatakan, pihaknya akan patuh dan taat terhadap apapun keputusan DPP.