Gara-gara SK, kader Golkar ribut sendiri dan gelar demonstrasi

Bandung.merdeka.com - ‎Ratusan orang kader Partai Golkar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ‎Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9) siang. Mereka mengecam sikap DPP dimana Surat Keputusan (SK) dukungan untuk Ridwan Kamil beredar.

Sekadar diketahui, sinyal Golkar mengusung Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar cukup santer. Dedi dianggap sebagai kader terbaik yang dimiliki Golkar di Jabar. Sehingga beredarnya SK tersebut membuat kader partai Golkar terkejut.‎ Meski sejauh ini keabsahan SK tersebut dipertanyakan.

Dalam aksinya, ‎para kader membawa poster-poster yang diantaranya bertuliskan 'Save Partai Golkar', 'Golkar Jabar‎ Tidak Untuk Direntalkan Apalagi Dijual' dan 'Partai Golkar Milik Kader Golkar'.

"Jika Pak Dedi Mulyadi tidak ditetapkan sebagai ‎Calon Gubernur dari Partai Golkar, kita akan ke Jakarta," kata salah satu peserta aksi di mobil bak terbuka melalui pengeras suaranya. Dia juga meminta elite Golkar di pusat membatalkan dukungan untuk Ridwan Kamil.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, ‎para kader Partai Golkar yang melakukan aksi demonstrasi hari ini datang atas dasar inisiatif sendiri.

"Hari ini ada pernyataan sikap dari para kader di seluruh Jawa Barat‎ baik dari DPD kabupaten/kota dan DPD Provinsi Jawa Barat. Aksi ini atas permintaan teman-teman daerah, bukan kami (pengurus DPD Golkar Jawa Barat) yang mengundang. Kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan," ujar Iswara.

Selain itu, Iswara mengimbau agar para kader Partai Golkar di seluruh Jawa Barat tidak bertindak anarkis ‎dan melakukan reaksi berlebih dalam menyuarakan pendapat.

"‎Kami mengimbau para kader untuk tidak bereaksi terlalu berlebihan dan kita berharap agar para kader mempercayai DPP Partai Golkar karena DPP tidak akan gegabah dalam memutuskan calon gubernur dengan 46 juta penduduk, 33 juta pemilih," ungkapnya.

Mahar Rp 10 miliar untuk SK calon gubernur

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku pernah diminta duit mahar Rp 10 miliar agar rekomendasi pencalonan sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018 dikeluarkan DPP Partai Golkar. Dedi tidak menyebutkan pihak yang dimak‎sud tersebut.

Hal itu Dedi ungkapkan saat berorasi di hadapan ratusan kader Partai Golkar Jabar di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9).

"Dengan tegas dia katakan kalau anda tidak ‎kasih Rp 10 miliar jangan menyesal anda tidak dapatkan apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Bupati Purwakarta tersebut.

Dedi pun dengan tegas menolak transaksional tersebut. Menurut dia seluruh mekanisme Partai Golkar sudah ditempuh. Dengan apa yang sudah diberikan pada Golkar, Dedi pun tinggal menunggu instruksi saja, karena sebelumnya namanya disebut sebagai calon kuat.

"Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon," ujarnya.

Saat dikonfirmasi usai orasi, Dedi menegaskan jika tokoh tersebut bukan kader DPP Partai Golkar. Namun diakuinya tokoh itu memang memiliki kedekatan dengan para elit Partai Golkar. "Saya katakan yang meminta itu bukan pengurus Golkar, hanya seorang tokoh biasa yang merasa dekat dengan Golkar‎," ujarnya.

‎Dia menilai apa yang terjadi dalam Pilgub Jabar khususnya di tubuh Golkar menjadi pemicu agar kader di provinsi tersebut makin solid. Ini tidak lepas juga dari beredarnya rekomendasi DPP Partai Golkar tentang pengusungan Ridwan Kamil. "Jangan orang Jakarta yang menentukan nasib Jawa Barat," katanya.

Dalam kesempatan itu, kegiatan juga diisi dengan pemaparan kondisi Partai Golkar dari pengamat politik. Selain itu ratusan kader membubuhkan tandatangan dukungan agar DPP mencalonkan Dedi di Pilgub Jabar.

Dedi Mulyadi siap mundurÂ

Dedi Mulyadi juga mengambil sikap tegas terkait beredarnya surat rekomendasi Partai Golkar mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jabar. Dedi tak sungkan mundur dari jabatan strategis tersebut.

"Sikap saya adalah, ‎kalau Dedi Mulyadi harus dikorbankan untuk kebesaran partai, saya siap mengorbankan diri bahkan menghilangkan jabatan Ketua DPD pun saya siap kalau itu untuk kebaikan partai," katanya.

Dedi menambahkan, niatnya untuk maju di Pilgub Jabar jangan sampai juga merusak keutuhan Golkar yang sudah terbentuk sampai saat ini. Dedi mengaku tidak takut hilang jabatan tersebut jika memang itu untuk kepentingan partai.

"Dan kehadiran saya jika berangkatnya mengorbankan banyak orang, biarkan Golkar berjalan pada pikirannya, biarkan saya mewujudkan mimpi-mimpi saya bersama rakyat Jawa Barat," katanya.

Nama Dedi Mulyadi sendiri saat ini memang selalu berada di bawah bayang-bayang bakal calon Gubernur lainnya Ridwan Kamil. Dalam beberapa survei nama Ridwan Kamil kerap bertengger di atas terkait popularitas dan elektabilitasnya.

Namu Dedi mengingatkan kepada ‎DPP Partai Golkar pengalaman Pilgub Jabar sebelumnya dimana beberapa tokoh dengan elektabilitas tertinggi tidak menjadi jaminan bisa menduduki posisi sebagai gubernur.

"‎Pilgub Jawa Barat kandidat tertinggi dua kali jatuh ke posisi ketiga. ‎Siapa yang bisa meramal yang menang di Pilkada 2018, hanya prediksi. Survei hanya panduan, kemenangan tetap Allah yang menentukan. Di Pilkada DKI Golkar punya keyakinan menang, tapi Allah berkehendak ‎lain," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ratusan kader Golkar yang berada di lokasi menuntut agar DPP Golkar untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi untuk Dedi Mulyadi sesuai Rapimda Partai Golkar (26/4) di Karawang.

"Kita minta agar DPP segera keluarkan surat rekomendasi karena Dedi Mulyadi diusung sesuai mekanisme partai," ungkap Doni salah satu pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung.

Selain itu para kader menuntut agar DPP tidak melakukan politik transaksional karena tidak sesuai dengan marwah partai Golkar. Dimana indikasi itu muncul pasca-beredarnya surat rekomendasi bodong yang mencalonkan selain Dedi Mulyadi.

"Jelas suara golkar suara rakyat bukan suara elit jangan sampai Golkar tergadai oleh politik transaksional karena Golkar milik rakyat," ujarnya.