Demokrat pastikan tidak paksa AHY maju di Pilgub Jabar

Bandung.merdeka.com - Partai Demokrat sejauh ini belum memastikan terkait figur yang akan didorong di Pilgub Jabar 2018. Dede Yusuf yang muncul dalam beberapa survei, belum juga mengisyaratkan apakah akan maju pada pesta demokrasi di Jabar.

Demokrat yang masih minim figur di Jabar untuk bisa bersaing dengan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi ogah juga memaksakan untuk memunculkan sosok ‎Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

‎"Enggak'lah enggak. Demokrat enggak akan memaksakan mengusung AHY di Pilgub Jabar ini," ‎kata ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana, Sabtu (9/9).

Dia mengatakan, AHY yang merupakan putra dari Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tengah dipersiapkan untuk menghadapi event politik skala nasional. "AHY itu'kan the next leader," imbuhnya. Sehingga Partai Demokrat tidak akan mendorong AHY yang pernah maju di Pilgub DKI Jakarta Februari lalu di Pilgub Jabar.

Dia melanjutkan, ‎Demokrat saat ini tengah fokus pada pendekatan tiga partai yakni PPP, dan PANDI Pilgub Jabar. Pendekatan ini sudah cukup mengusung calonnya sendiri dengan total 25 kursi keterwakilan ‎di DPRD Jawa Barat.

Namun memang sejauh ini belum ada di luar  tiga nama yang sudah masing-masing memiliki gerbong partai yakni Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi.

"‎Kita melihat itu figur di Jawa Barat masih banyak. Makanya kita bersepakat  membuat wadah yang bisa dipakai siapa saja nanti yang menurut kriteria kita pantas untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kesempatan dibuka lebar," tuturnya.

Dia mengakui,  tiga partai tersebut memang belum resmi karena belum dikeluarkannya SK. Tapi dari beberapa pertemuan mereka sudah memiliki visi misi sama. Pihaknya juga mengaku masih melakukan kerjasama masih ada klausul-klausul yang perlu diperbaiki baik poin-poin terkait pemilihan level gubernur maupun pilkada 16 kabupaten‎ kota di Jawa Barat.

"‎Jadi penandatanganan kita tunda dulu. Kita lihat masih ada yang harus diperbaiki lagi untuk memasukan poin bahwa selain pemilihan untuk gubernur kita harus memikirkan pilkada serentak di 16 kabupaten kota," imbuhnya.