Nasdem prediksi duet Ridwan Kamil dan Bima Arya sulit teralisasi
Bandung.merdeka.com - Duet Ridwan Kamil dan Bima Arya untuk Pilgub Jabar 2018 akan sulit terealisasi. Soalnya Partai Nasdem selaku pengusung Wali Kota Bandung itu hanya memiliki 5 kursi. Begitu juga dengan PAN kendaraan politik Bima Arya hanya 4 kursi.
Artinya jika dua partai ini berkoalisi masih membutuhkan partai lainnya untuk mengejar target 20 kursi dari syarat yang dibutuhkan untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Jabar.
â
"Bergabung itu bukan seperti itu, Gak ada masalah kalau mau gabung, asal bukan itu patokannya (syarat Bima Arya sebagai pendamping Ridwan Kamil)," kata Ketua DPW Saan Mustopa, di Bandung, Kamis (24/8).
Sebelumnya dorongan Bima Arya maju di Pilgub Jabar 2018 tercetus dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan agar bisa mendampingi Ridwan Kamil yang sudah menyatakan keinginannya berdampingan dengan Bima Arya.
Saan melanjutkan, sebagai partai pengusung Ridwan Kamil, kesiapan partai lain ingin bersanding jangan didasarkan pada kepentingan pragmatis sesaat. Pihaknya bersama Ridwan Kamil menghindari koalisi yang didasarkan pada kepentingan sesaat. Selain untuk membangun soliditas pemerintahan saat kelak terpilih, pihaknya bersama Ridwan Kamil pun menginginkan ajang Pilgub Jabar menjadi momentum pendidikan politik bagi masyarakat.
"Kita coba bangun bangunan koalisi berdasarkan idealisme dan cita-cita politik demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan sesaat yang sifatnya pragmatis dan transaksional. Kami pun ingin menghindari "bagi-bagi kue" kekuasaan dan berharap peradaban politik di negeri kita bisa maju dan itu harus dimulai dari elit partainya," terangnya.
Saan pun berharap, partai lain yang hendak bergabung memiliki pemikiran yang sama dengan Nasdem bahwa Ridwan Kamil merupakan sosok yang mampu membawa perubahan lebih baik bagi Jabar.
"Kita harus meyakini sosok Kang Emil ini sosok yang layak kita dorong karena dia punya kemampuan untuk membawa kebaikan bagi Jabar," katanya.
Saan menambahkan, pihaknya yakin, keinginan Ridwan Kamil untuk bersanding dengan Bima Arya pun sebatas pilihan bukan patokan. Soalnya, dalam menentukan sosok pendamping, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selain kecocokan personal, kapabilitas, hingga elektabilitas, ada faktor lain seperti representasi partai, representasi masyarakat, termasuk representasi geografis Jabar.
"Saya yakin Kang Emil tidak mematok karena saya melihat kang Emil tidak seperti itu. Bahwa Kang Emil menyatakan, mungkin Bima Arya hanyalah salah satu dari list (daftar calon pendamping)," tandasnya.â
Dia menambahkan, Nasdem sendiri sudah kian dekat dengan PPP dan PKB yang secara hitung-hitungan kursi bisa mengusung pasangan calon. PPP memiliki 9 kursi, adapun PKB 7. "Artinya memang secara hitung-hitungan tiga partai ini bisa âmengusung," jelasnya.
Â
Dukungan dari PKB, Ridwan Kamil sebut akan ada 'breaking news'
Bakal Cagub Jabar Ridwan Kamil mengatakan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai terkair pencalonannya di Pilgub Jabar. Salah satu partai yang intens berkomunikasi yakni Partai Kebangkitan bangsa (PKB).
Pria yang akrab disapa Emil ini bahkan menyebut, jika dukungan dari Partai besutan Muhaimin Iskadar itu tinggal menunggu waktu.
"PKB mungkin 'breaking news'. Saya kabari dalam dua hari ini," ujar Emil kepada wartawan saat ditemui di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (24/8).
Emil menyebut, PKB hampir pasti mendukungnya karena pimpinan partai berlambang bola dunia itu telah mengerucutkan sejumlah nama menjadi satu nama, yaitu dirinya. "Sudah babak final (dukungan)," kata pria berkacamata tersebut.
Seperti diketahui, saat ini Ridwan Kamil baru mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem yang memiliki 5 kursi di DPRD Untuk mengusung calon di Pilgub Jabar minimal harus mengantongi 20 kursi. Jika mendapat dukungan dari PKB, Emil mendapat tambahan dukungan 7 kursi. Selain PKB, PPP pun dikabarkan akan mendukung Emil.
"PKB sudah final, PPP sebentar lagi, kalau itu jadi genap sudah 20 (kursi)," ucap Emil kepada wartawan saat ditemui usai jumpa pers Karnaval Kemerdekaan di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Selasa (22/8) lalu.