2017, Ridwan Kamil targetkan laporan keuangan Kota Bandung WTP

user
Mohammad Taufik 07 Juni 2016, 16:11 WIB
untitled

Bandung.merdeka.com - Hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 masih dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP). Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa saat acara penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kota dan kabupaten seluruh Jawa Barat di Kantor BPK RI Jawa Barat, Jalan Moh Toha, Selasa (7/6).

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, mengatakan tahun ini Pemkot Bandung memang menargetkan WDP. Selama tiga tahun terakhir dilakukan pembenahan laporan keuangan, pihaknya menargetkan untuk meraih opini WTP pada tahun 2017 mendatang.

"Masalahnya di Aset, sudah ada progres, tapi tidak bisa dihitung di tahun ini. Target saya tahun depan, sesuai dengan road mapnya, karena yang dibebenahnya banyak sekali," ujar Ridwan kepada wartawan.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, sebagai kota peninggalan Belanda ini dalam setahun lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan untuk urusan aset itu. Jadi kombinasi aset dari zaman dulu yang sudah dihitung ternyata banyak digugat itu menjadi pekerjaan besar Pemkot Bandung.

"Maka dari itu kita targetnya memang tiga tahun pembenahannya, jadi kita doakan 2017," katanya.

Lebih lanjut Ridwan mengungkapkan, pada tahun ini juga dbentuk tim aset untuk mendata ulang aset-aset yang dimilik Pemkot Bandung. Dengan berbagai pembenahan yang akan dilakukan, dia optimis dapat meraih opini WTP tahun depan.

"Hal-hal itu lagi dirapikan. Saya kira target tahun ini masih WDP tapi target tahun depan harus WTP," ujarnya.

Penyerahan LHP dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa diterima Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, disaksikan wakil ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu.

Sebelumnya, ada 8 dari 12 pemda yang meraih opini WTP dari BPK. Lima Pemda yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diantaranya Kota Depok, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi.

Sedangkan Pemda yang baru pertama kali menerima opini WTP adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Bekasi.

Kredit

Bagikan