Gubernur Jabar dorong petani dan nelayan 'digaji' Rp 4 juta
Bandung.merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendorong agar petani dan nelayan bisa digaji Rp 4 juta per bulan. Pendapatan tersebut sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan nelayan dan petani.
Menurut dia, ketahanan pangan tidak akan terjadi jika tanpa ada ketahanan pertanian. "Supaya petani tetap ada, kesejahteraannya harus diperhatikan. Petani akan jadi sejahtera kalau penghasilannya sama dengan pekerja yang lain sekitar Rp 3,5 sampai Rp 4 juta," kata pria yang akrab disapa Aher di Bandung, Senin (16/5).
Sebagai negara yang terlahir akan kekayaan pangan, banyak yang harus dilakukan untuk mencapai kedaulatan pangan tersebut. Namun hal pertama yang harus dilakukan untuk mencapai kedaulatan pangan adalah mengangkat kesejahteraan petani.
"Kami ingin ada ketahanan pangan. Kan tidak mungkin terjadi tanpa ada ketahanan pertanian. Ketahanan pertanian dalam arti luas takkan terjadi tanpa ketahanan petani dan nelayan," ujarnya.
Agar hal itu tercapai, menurutnya pemerintah harus serius dalam memberikan perhatian bagi para petani. Sebagai contoh akses lahan yang baik bagi petani harus diperbanyak.
Selama ini banyak petani yang tidak memiliki lahan sehingga kesulitan menggarap. "Supaya punya akses lahan yang baik, bisa saja lahan-lahan milik negara yang HGU-HGU-nya tidak digunakan pemilik HGU, diserahkan ke petani untuk digarap. Bagus kalau Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan redistribusi, reforma agraria. Lahan diberikan ke masyarakat petani untuk digarap agar memiliki kedaulatan ke depan," ujarnya.
Selain memberikan akses lahan ke petani, pemerintah pun harus memberi subsidi yang layak. Sebut saja selama ini petani kesulitan dalam mengakses perbankan untuk menambah modal. Selain kurangnya kepercayaan dari perbankan terhadap petani dan nelayan, tingginya suku bunga pun menjadikan mereka semakin jauh dari akses permodalan tersebut.
"Ke depan harus ada perbankan pertanian atau bank pertanian. Katanya,di Vietnam ada bank pertanian, sangat khusus dengan suku bunga sangat khusus bagi para pertani. Oleh karena itu bagus kalau kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memulai mengkaji, mendalami hadirnya bank pertanian di kita untuk membela petani," katanya.
Tidak hanya itu, menurutnya pemerintah pun harus mensubsidi kebutuhan petani lainnya seperti untuk pupuk dan benih. "Nyaman rasanya kalau subsidi energi ditiadakan, diganti subsidi ke petani nelayan yang dinaikkan," katanya.
Pemprov Jabar mengaku, terus mengupayakan pencetakan sawah baru di Jabar. Meski tahun kemarin sempat terkendala aturan karena terbentur mekanisme dalam menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial, tahun ini akan kembali mencanangkan program tersebut.
"Ke depan juga pusat memberi bantuan dana untuk sawah baru, kemarin saya bertemu Bappenas," ujar Aher.