Bandung.merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat tidak setengah-setengah ketika menerapkan kebijakan otonomi daerah. Sebagai kepala daerah, pria yang akrab disapa Emil ini terkadang bingung karena ada sejumlah urusan yang kembali diambil alih oleh pemerintah pusat dan provinsi.

"Ada hal-hal yang membuat kami agak bingung ya. Kenapa beberapa urusan ditarik lagi seperti sekolah harus ke provinsi lagi, kemudian program e-KTP (oleh pemerintah pusat)," ujar Ridwan kepada wartawan usai peringatan hari otonomi daerah ke-XX, Senin (24/4).

Emil mencontohkan saat program e-KTP yang digulirkan oleh pemerintah pusat mandeg, pemerintah daerah justru yang menjadi kewalahan.

"Kritikan saya kayak e-KTP, 'nu riweuh' (yang ribet) ada di pemerintah kota. Saat macetnya di pusat dikomplainnya di bawah yang tidak tahu. Disangkanya kami yang lambat," kata Emil.

Untuk itu, Emil meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah terkait konsep otonomi ini.

"Kepada pemerintah pusat kalau mau otonomi, jangan setengah setengah, berikan kepercayaan. Filosofinya, semakin banyak urusan terlalu tersentralisasi yang sifatnya pelayanan akan merepotkan kami kami yang di bawah," tuturnya.