Bandung.merdeka.com - Pemerintah seharusnya memperkuat dan menata moda transportasi massal dalam kota daripada membangun kereta cepat atau high speed train Jakarta-Bandung yang dinilai bermasalah dari segi perizinan maupun lingkungan.

"Moda transportasi yang kita kampanyekan adalah transportasi massa dalam kota. Artinya banyak jenis seperti bus, kereta api yang mengurangi pembuangan emisi," terang Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan.

Ia menjelaskan, penataan transportasi massal dalam kota lebih bermanfaat bagi warga ketimbang kereta cepat. Terlebih saat ini warga sudah banyak yang memanfaatkan kereta api biasa atau bus umum dalam menempuh Jakarta-Bandung maupun sebaliknya.

Penataan transportasi massal di dalam perkotaan sangat penting mengingat sumber kemacetan justru berada di dalam kota. Kereta cepat Jakarta-Bandung jika dihubungkan dengan masalah kemacetan tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung belum ada urgensinya. Apalagi jika dihubungkan dengan kemacetan, karena macetnya itu bukan di jalan tol. Yang macet justru di dalam kotanya," katanya.

Menurut dia, untuk menghubungkan antar kota sebaiknya memaksimalkan penggunaan tol yang ada. Contohnya tol paling baru dibangun, yakni Tol Cikampek-Palimanan yang juga menghubungkan Bandung dengan utara Jawa Barat.

"Sekarang kita mau ke Kuningan atau Majalengka kan bisa ke Tol Cipali, tidak harus lewat Bandung dulu," ujarnya.

Di samping menata transportasi massa dalam kota, pemerintah juga disarankan membuat kebijakan pembatasan jumlah kendaraan pribadi. Kebijakan ini akan sejalan dengan penguatan transportasi massal dalam kota.

"Jadi kereta cepat Bandung-Jakarta kita belum lihat urgensinya," ujarnya, seraya menambahkan kereta cepat Bandung-Jakarta bukan menguntungkan untuk warga tetapi lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal.