Bandung.merdeka.com - Rencana Pemkot Bandung  untuk segera  membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan subsidi dari pemerintah pusat ternyata menemui kendala. Belum adanya kesepakatan soal harga tarif dasar listrik antara PLN dan investor menjadi salah satu kendala pembangunan PLTSa.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. "Masalah harga dari PLN-nya masih belum putus. Investor minta 17 sen, PLN minta 10 sen. Jadi teu nyambung (jadi enggak nyambung)," ujar Ridwan kepada wartawan, Sabtu (5/11)

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, perbedaan ini menjadi pembahasan cukup sengit. Sebab masing-masing pihak bersikukuh dengan argumennya masing-masing.

"Kalau harganya terlalu rendah investornya pada enggak mau, tapi kalau harganya terlalu tinggi PLN-nya juga keberatan. Jadi masih akan diputuskan oleh Menteri ESDM," katanya.

Dalam pertemuan dengan Presiden yang digelar Selasa (1/11) kata Emil, Presiden Jokowi juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk segera menyampaikan rencana teknis pembangunan PLTSa. "Hasilnya adalah kota-kota diminta segera untuk menyampaikan rencana teknisnya," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Bandung dipilih menjadi salah satu dari 7 kota yang didorong oleh pemerintah pusat untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Sebagai proyek nasional, pembangunan PLTSa di Kota Bandung akan dibantu pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Di Bandung sendiri lokasi PLTSa akan dibangun di wilayah Gedebage.