1. BANDUNG
  2. HALO BANDUNG

Pengamat Nilai Obral Tarif Transportasi Online Mengancam Rugikan Konsumen

"Jadi ini benar-benar tidak sehat. Perusahaan mau dapat margin dari mana lagi karena lama kelamaan minus dan tidak dapat keuntungan".

Dina Dellyana. ©2019 Merdeka.com Reporter : Dian Rosadi | Senin, 18 Maret 2019 11:56

Merdeka.com, Bandung - Strategi obral tarif yang diterapkan dalah satu perusahaan penyedia jasa berbasis aplikasi justru malah mengancam konsumen dan mitra pengendara di masa mendatang. Strategi perang harga bisa mengarah pada praktik predatory pricing.

Direktur Inkubator Bisnis SBM-ITB Dina Dellyana mengatakan, predatory pricing menjadi salah satu strategi dengan menekan harga produk serendah mungkin supaya dapat menyingkirkan pesaing dari pasar. Strategi ini juga biasa dipakai untuk mencegah pesaing baru muncul ke dalam arena usaha yang sama.

Dina, yang aktif di Divisi Pengembangan Startup Masyarakat Industri Kreatif dan Teknologi Informasi (Mikti) Indonesia itu menjelaskan, perang harga merupakan cara berkompetisi dengan memberikan harga serendah mungkin agar bisa menjadi pilihan utama konsumen. Metode itu adalah strategi mengakuisisi konsumen yang paling mudah dan cepat bagi sebuah perusahaan untuk menguasai pasar. Apalagi dengan tipe konsumen yang ada di negara berkembang di Indonesia, cara itu dianggap paling efektif untuk menggaet konsumen.

Perusahaan yang mengawali bisnis dengan mengobral diskon akan selamanya bergantung pada strategi itu. Sebab, sejak awal konsumen yang telah terkoneksi sudah terbiasa dengan cara yang disodorkan sejak perkenalan.

Yang jadi persoalan, perusahaan akan kesulitan mendapat margin keuntungan jika dana yang digulirkan terus difokuskan pada teknik marketing obral diskon. Di satu sisi, biaya marketing harus ditekan demi meraih keuntungan, di sisi lain konsumen sudah terbiasa dengan harga yang lebih murah.

"Jadi ini benar-benar tidak sehat. Perusahaan mau dapat margin dari mana lagi karena lama kelamaan minus dan tidak dapat keuntungan," ujar Dina kepada awak media, Jumat (15/3).

Jika praktik predatory pricing berhasil memunculkan satu pemain dalam satu bisnis, lanjut Dina maka pemerintah sekalipun akan kesulitan untuk mengendalikan harga. Di sisi lain, pemain tunggal dalam sebuah usaha akan dengan mudah memainkan tarif karena memegang penuh kendali atas konsumen.

"Kondisi ini akan berimbas pada konsumen. Publik yang tadinya terus dimanja dengan tarif murah, seketika akan dihadapkan dengan tarif tinggi, karena perusahaan penyedia jasa suatu saat juga harus mengembalikan investasi yang ia terima," katanya.

Dina menambahkan, sebetulnya ada cara lain untuk mengikat konsumen yakni dengan memberikan layanan inovatif yang belum pernah ditawarkan para pesaing. Perusahaan startup bisa membuat produk sebanyak-banyaknya dengan ragam variasi sehingga konsumen memiliki preferensi dalam memilih satu layanan.

"Misalkan membuat produk yang melayani mulai dari bangun hingga kembali tidur. Misalkan GOJEK, dengan berinovasi melalui berbagai jenis layanan dan jangkauan penggunaan, mulai mendapat informasi, mendapat inspirasi, mendapatkan produk hingga membayarnya, pokoknya layanan yang menawarkan kemudahan bagi proses kehidupan yang banyak dialami orang," ungkapnya.

Peran Pemerintah

Pemodal besar yang menggelontorkan dana untuk dikonsumsi alokasi marketing dan lebih ke arah praktik predatory pricing bisa mematikan pesaing lainnya. Untuk itu pemerintah harus mengontrol mengenai praktik perang harga, sebab jika sudah single player pemerintah sudah tidak bisa mengontrol harga.

"Dalam ekosistem layanan yang sangat dibutuhkan publik, single player bisa menentukan harga suka-suka dia. Maka pemerintah harus campur tangan, memastikan bahwa strategi persaingan jangan sampai tidak sehat, jangan sampai impossible to catch up, jangan terjadi monopolistik," kata dia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus mulai aktif melihat perkembangan startup ini. Dengan persaingan yang terus berkembang, perlu pendalaman pada model bisnis di balik startup digital.

Pengawasan ini dinilai penting terutama untuk memproteksi pasar dalam negeri. Pemerintah dan KPPU harus memastikan kondusifitas ekosistem usaha supaya pemain lokal lainnya juga tumbuh. Dengan begitu, rintisan startup lainnya tidak takut bersaing, meskipun di pasar negeri sendiri.

 

 

(ES/DR)
  1. Transportasi
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA