1. BANDUNG
  2. HALO BANDUNG

Komitmen perbaiki pengelolaan aset, Oded optimis Kota Bandung raih WTP tahun depan

"Aset itu mulai Rp 11,5 triliun pada tahun 2015 sekarang sudah tinggal Rp 1,1 triliun. Ini progres yang sudah cukup bagus dari 2015".

Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial. ©2018 Merdeka.com Reporter : Dian Rosadi | Senin, 20 Agustus 2018 13:24

Merdeka.com, Bandung - Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menyatakan, komitmennya untuk terus memperbaiki pengelolaan aset daerah. Oded yang juga Wali Kota Bandung terpilih ini optimis jika Kota Bandung dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Untuk diketahui, target Kota Bandung untuk mendapatkan opini WTP dari BPK belum dapat tercapai hingga saat ini. Dari pemeriksaan BPK, hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017 Kota Bandung selalu mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas.

Oded mengatakan, inventarisasi aset menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Pemkot Bandung. Menurut Oded, Pemkot Bandung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) terus memproses penyelesaian urusan aset. Oded menyebut pada tahun 2015, ada Rp 11,5 triliun nilai aset yang dokumennya belum lengkap. Dari jumlah tersebut, kini terus menurun dan tinggal Rp 1,1 triliun, nilai aset yang harus segera dituntaskan.

"Aset itu mulai Rp 11,5 triliun pada tahun 2015 sekarang sudah tinggal Rp 1,1 triliun. Ini progres yang sudah cukup bagus dari 2015 sampai sekarang. Sekarang tinggal yang Rp 1,1 triliun ini rasa-rasanya kalau saya kumpulkan SKPD dan saya minta ke Pak Dadang (Pj Sekda) untuk mengawal terus," ujar Oded seusai Rapat Koordinasi Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Senin (20/8).

Oded pun mengatakan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Pj Gubernur Jabar M Iriawan dan Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa agar bisa memberikan bimbingan kepada Pemkot Bandung dalam menata aset daerah. Apalagi Provinsi Jawa Barat telah meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut dari BPK.

"Saya menyampaikan ke Pak Iriawan dan Pak Iwa ingin ada perbaikan pengelolaan aset daerah untuk mendapatkan opini WTP. Alhamdulillah kemarin direspon positif oleh Pak Pj gubernur dan sekda provinsi, salah satu bentuk respon positif mereka adalah hari ini kita menggelar rapat koordinasi," kata dia.

Oded pun menyatakan komitmennya untuk memperbaiki pengelolaan aset daerah. Dia pun mengajak semua pihak mulai dari SKPD, hingga aparat kewilayahan seperti camat dan lurah untuk ikut memperbaiki persoalan aset di Kota Bandung. Jika perbaikan pengelolaan aset dapat dituntaskan, dirinya yakin Kota Bandung dapat meraih WTP tahun depan.

"Mudah-mudahan insyaallah ini bisa menghasilkan sebuah tata kelola keuangan yang baik dan akhirnya kita keluar dari persoalan dari Wdp Menjadi WTP insyaallah," ucapnya.

Sementara itu Pj Sekda Kota Bandung yang juga Kepala BPKA menyatakan keoptimisannya Kota Bandung dapat meraih opini WTP dari BPK tahun depan. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian urusan aset yang dilakukan oleh Pemkot Bandung.

"Karena memang kalau aset tetap kan tidak hanya tahun ini tapi digarapnya sejak tahun 2015. Tahun 2015 kita yang aset tetap dikecualikan Rp 11,5 triliun kemudian tahun 2016 turun menjadi Rp 3,6. Sekarang dari Rp 3,6 itu 2017 tinggal Rp 1,1 triliun. Nah ini yang sedang kita garap," ujarnya.

Dadang pun mengungkapkan, banyaknya jumlah aset yang dokumennya belum lengkap menjadi salah kendala. Namun menurutnya, untuk proses penyelesaian aset ini hanya persoalan waktu.

"Kendalnya tadi karena (aset) cukup banyak. Bayangkan dari Rp 11,5 triliun (sebelumnya dari Rp 20 triliun) aset kita kan. Karena banyaknya itu jadi tidak bisa selesai setahun. Jadi dari Rp 11,5 triliun jadi Rp 3,6 triliun dan sekarang Rp 1,1 triliun. Kalau melihat tren menurun jadi optimis karena tinggal Rp 1,1 triliun saja. Mudah-mudahan ini selesai dalam satu tahun," katanya.

(ES/DR)
  1. Pemerintahan
  2. Audit BPK
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA